Jaga Netralitas ASN dalam Pilkada 2024, Pj Wako Padang Keluarkan Edaran

Penulis -

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Wako Padang Andree Algamar di sela kegiatan Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Sumatera di Medan, Selasa (9/7/2024). (Foto: Prokopim Padang)

Pj Wako Padang Andree Algamar di sela kegiatan Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Sumatera di Medan, Selasa (9/7/2024). (Foto: Prokopim Padang)

Padang, Javanusa—Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar mengeluarkan surat edaran yang menegaskan komitmen netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada serentak 2024.

Surat edaran bernomor 800.383.01/BKPSDM-PKAP.1-PDG/2024 tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, yang mewajibkan ASN untuk bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

“Netralitas ASN dan aparatur pemerintah itu sudah amanat Undang-Undang. Jadi tidak ada alasan dan pengecualian,” tegas Andree, Selasa (9/7/2024).

Dalam edaran tersebut, ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon manapun, baik untuk posisi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, maupun Anggota DPRD.

Baca Juga: Jelang Pilkada 2024, Pj Wako Padang Tegaskan ASN Harus Jaga Netralitas dan Integritas 

Larangan ini mencakup tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, atau sesudah masa kampanye.

Meski demikian, Andree menekankan netralitas tidak berarti absen dari proses demokrasi. “Jadi hak pilih atau hak suaranya tetap dipakai. Karena setiap suara menentukan masa depan kota dan provinsi kita,” ujarnya.

Ia menambahkan menjunjung tinggi netralitas bukan berarti memilih untuk tidak memberikan suara (golput).

Langkah ini sebagai upaya menjaga integritas proses demokrasi di tingkat lokal. Sekaligus memastikan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik tanpa terpengaruh dinamika politik. (*/jn01)

Baca Juga :  Prosesi Maambiak Tanah, Mengawali Rangkaian Pesona Hoyak Tabuik Piaman 2026

Berita Terkait

Lisda Hendrajoni Masuk Tim Khusus MPR RI, Siap Kawal Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Ribuan Data Pemilih Baru di Pessel Diverifikasi, Bawaslu Temukan 731 Belum Masuk DPT
120 Anggota DPR Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, PKS Terbanyak
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Akui Sudah Tak Sejalan dengan Perjuangan Partai
Aksi Jilid II Kader PPP Pessel, Desak Ketua DPW Sumbar Mundur jika Tak Mampu Selesaikan Kisruh
Bawaslu Campus Connect di UNP: Puadi Ajak Mahasiswa Perkuat Demokrasi Digital
SK Ketua Tak Sesuai Hasil Muscab, Kader PPP Pessel Gembok Sekretariat DPC
Cegah Politik Uang di Pemilu 2029, Bawaslu Sumbar Perkuat Komunitas Digital

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:33 WIB

Polda Sumbar Ungkap 11 Kasus TPPO, 13 Tersangka Diamankan dalam Sepekan

Jumat, 20 November 2026 - 19:27 WIB

Polres Dharmasraya Ungkap Dugaan TPPO di Sungai Rumbai, Perempuan Diduga Mucikari Diamankan

Jumat, 20 November 2026 - 14:10 WIB

Pria Asal Majalengka Tewas Terseret Ombak di Pantai Cermin Pariaman, Ditemukan 50 Meter dari Lokasi Kejadian

Jumat, 20 November 2026 - 10:24 WIB

Remaja 15 Tahun Hilang Tenggelam saat Mandi di Sungai Mega Permai Padang

Jumat, 20 November 2026 - 09:56 WIB

Jukir di Padang Diduga Jadi Mucikari TPPO, Raup Rp200 Ribu per Hari

Kamis, 19 November 2026 - 16:29 WIB

Kabar Baik bagi Korban Curanmor, Polda Sumbar Siapkan Pengembalian 14 Kendaraan

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Ini Sebaran Lokasinya

Berita Terbaru