Padang, Javanusa—Bawaslu Sumbar memperkuat reformasi birokrasi dengan menata arsip Pemilu 2025 secara terstruktur dan akuntabel.
Langkah ini dilakukan melalui rapat penguatan tata kelola kearsipan yang melibatkan Bawaslu kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
Rapat tersebut digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Sumbar, Sabtu (20/12/2025).
Kegiatan ini menjadi respons atas meningkatnya volume arsip pasca selesainya seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan.
Penguatan Tata Kelola Arsip Pemilu Daerah
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumbar, Rinaldi Aulia, menegaskan pentingnya pengelolaan arsip sesuai regulasi kearsipan nasional.
Menurut dia, arsip Pemilu memiliki nilai hukum dan historis yang harus dijaga.
“Arsip yang masih diperlukan jangan sampai dihapus, karena ada publik yang sewaktu-waktu membutuhkan,” ujar Rinaldi saat membuka kegiatan.
Ia menjelaskan, Bawaslu Sumbar arsip Pemilu 2025 perlu dipetakan secara menyeluruh hingga tingkat kabupaten dan kota.
Pemetaan ini bertujuan memastikan keberadaan, status, dan masa retensi setiap dokumen pemilu.
Data Arsip Jadi Bahan Kebijakan Nasional
Rinaldi menambahkan, hasil pemetaan arsip akan dilaporkan ke Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.
Data tersebut akan menjadi dasar pengambilan kebijakan kearsipan secara nasional.
“Informasi dari daerah ini penting sebagai bahan Sekjen, terutama dalam menyikapi kondisi pasca tahapan pemilu,” katanya.
Penyusutan Arsip Dimulai Februari 2026
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Sumbar, Mafral, menyampaikan bahwa proses penyusutan arsip ditargetkan mulai Februari 2026.
Tahapan ini akan dilakukan sesuai jadwal retensi arsip dan ketentuan perundang-undangan.
“Februari kita usahakan mulai penyusutan dan penghapusan arsip, dan ini menjadi bagian program kerja 2026,” ujarnya.
Mafral menegaskan, penataan arsip menjadi instrumen penting reformasi birokrasi.
Langkah tersebut bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap Bawaslu.
Dorong Transparansi dan Akses Publik
Menurut Mafral, sistem kearsipan yang tertib akan memudahkan akses informasi bagi masyarakat dan lembaga pengawas.
Selain itu, dokumentasi yang rapi memperkuat posisi Bawaslu dalam menjaga integritas Pemilu.
“Kami memastikan seluruh arsip pemilu terdokumentasi secara tertib, terstruktur, dan mudah diakses,” katanya.
Melalui penguatan Bawaslu Sumbar arsip Pemilu 2025, lembaga pengawas pemilu ini menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. (*/red)
