Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi pada Jumat (2/9/2026).
Langkah ini menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, aktivasi tersebut menjadi bagian dari perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah Timur Indonesia.
“Pada Jumat, 2 Oktober ini, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali. Kita mulai dari wilayah Timur Indonesia,” ujar Mas Dar di Jakarta, Kamis (1/10).
480 SPPG Tersebar di 16 Provinsi
Dari total 480 SPPG yang masuk tahap aktivasi, sebanyak 211 merupakan SPPG mitra mandiri. Sementara itu, 269 lainnya merupakan SPPG terpencil.
BGN menjadwalkan aktivasi secara serentak di 16 provinsi. Wilayah tersebut mencakup Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.
Selanjutnya, cakupan aktivasi meliputi Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Mas Dar akan memantau langsung proses aktivasi di Provinsi Maluku. Sementara itu, Wakil Kepala BGN, para deputi, serta pejabat eselon II akan bertugas di sejumlah provinsi lainnya.
Penempatan pejabat tersebut bertujuan memastikan seluruh proses aktivasi berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan BGN.
SPPG Jalani Pelatihan Sebelum Layani Penerima Manfaat
Aktivasi pada 2 Oktober belum langsung menandai dimulainya pelayanan MBG bagi seluruh penerima manfaat. BGN masih menyiapkan sejumlah tahapan sebelum setiap dapur SPPG beroperasi.
Salah satu tahap penting ialah pelatihan bagi penjamah makanan. BGN juga akan menentukan jumlah penerima manfaat secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing SPPG.
“Selanjutnya, setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan, termasuk tahapan pelatihan. Penjamah makanan harus dilatih, termasuk juga nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah, dan seterusnya,” kata Mas Dar.
Menurut proyeksi BGN, dapur SPPG yang menjalani aktivasi pada 2 Oktober dapat mulai beroperasi sekitar tiga hingga empat minggu kemudian.
Namun, jadwal tersebut tetap bergantung pada kesiapan setiap dapur dan penyelesaian seluruh persyaratan sebelum pelayanan MBG berjalan.
“Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah dilakukan aktivasi pada tanggal 2,” ujar Mas Dar.
BGN Perluas MBG ke Daerah Sulit Terjangkau
Setelah aktivasi tahap awal, BGN akan melanjutkan perluasan layanan MBG secara bertahap. Prioritas utama tetap berada di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi serta sangat tinggi.
BGN juga menyasar wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan MBG. Fokus tersebut mencakup daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dan belum memperoleh layanan program tersebut.
“Kami prioritaskan di wilayah 3T, wilayah stunting tinggi, wilayah stunting tinggi sekali, dan wilayah-wilayah lain yang memang banyak sekali kami mendapatkan aduan. Sekolah-sekolah itu masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan MBG, tetapi khususnya yang berada di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota. Ini kemudian akan kami sisir terus,” tutup Mas Dar. (*)
