BGN dan Kemendagri Integrasikan Data Kependudukan, Perkuat Ketepatan Sasaran Program MBG

Penulis -

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 07:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penandatanganan MoU antara BGN dan Kemendagri di Jakarta, Kamis (13/8). (Foto: Biro Hukum dan Humas BGN)

Penandatanganan MoU antara BGN dan Kemendagri di Jakarta, Kamis (13/8). (Foto: Biro Hukum dan Humas BGN)

Javanusa.com—Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengintegrasikan data kependudukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini juga bertujuan mencegah penerima manfaat tercatat lebih dari satu kali.

Kerja sama tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (13/8).

Pertemuan itu sekaligus menghasilkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemanfaatan data kependudukan.

Data Penerima MBG Akan Lebih Spesifik

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, data Dukcapil dapat membantu BGN mengenali penerima manfaat secara individual. Pendataan tersebut mencakup kelompok sasaran seperti anak-anak dan ibu hamil.

Menurut Tito, integrasi data membuat pendataan MBG tidak berhenti pada jumlah penerima. Pemerintah juga dapat mengetahui identitas setiap orang yang memperoleh manfaat program.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito.

Tito menegaskan bahwa pemerintah ingin menerapkan prinsip “satu orang, satu penerima manfaat”. Prinsip tersebut penting untuk menghindari pencatatan ganda dalam pelaksanaan MBG.

BGN Temukan Data Penerima Ganda

Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyebut pemutakhiran data menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG. BGN ingin memastikan data penerima sesuai dengan kondisi pelayanan di lapangan.

Dalam proses tersebut, BGN menemukan sejumlah data ganda. Tim juga menemukan data penerima yang tercatat secara administratif, tetapi belum memperoleh layanan.

“Dukcapil, betul, tadi ditandatangani MoU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data termasuk juga kita lihat kemarin kita sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang double,” kata Mas Dar.

Ia menjelaskan, pemutakhiran data membantu pemerintah melihat perbedaan antara catatan administratif dan kondisi sebenarnya. Dengan cara itu, BGN dapat menelusuri penerima yang belum memperoleh layanan.

Baca Juga :  Bareskrim Usut 5 Merek Beras Fortifikasi Tak Sesuai Label, 1.194 Kemasan Disita

“Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” ujarnya.

Integrasi Data Bisa Terhubung dengan Sektor Kesehatan

Pemerintah juga membuka peluang untuk mengembangkan integrasi data dengan sektor kesehatan. Data tersebut dapat membantu pemantauan kondisi penerima MBG secara berkelanjutan.

Tito menyebut pemantauan dapat mencakup perkembangan kesehatan anak. Pemerintah, misalnya, dapat memantau perubahan tinggi dan berat badan penerima manfaat.

Penguatan basis data menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Data yang lebih akurat dapat membantu pemerintah meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program.

Kolaborasi antara BGN, Kemendagri, dan pemerintah daerah juga diharapkan mampu menjaga ketepatan sasaran MBG. Dengan data yang lebih terintegrasi, manfaat program dapat menjangkau masyarakat sesuai kelompok penerima yang telah ditetapkan.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Mas Dar. (*)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 17:36 WIB

JSAN Gelar Minang Education Forum 2026, Dorong Guru Jadi Arsitek Pembelajaran Masa Depan

Kamis, 12 November 2026 - 08:47 WIB

Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Nagan Raya, Ada Asrama hingga Laboratorium Modern

Kamis, 12 November 2026 - 08:19 WIB

Kunjungi TK Melati Ikhlas, Bunda PAUD Padang Tekankan Pendidikan Karakter dan Kesehatan Anak

Kamis, 12 November 2026 - 07:52 WIB

Dukung Kemajuan Pendidikan Swasta, Fadly Amran Raih BMPS Award 2026

Senin, 9 November 2026 - 18:52 WIB

Siapkan Generasi Multitalenta, Fadly Amran Serahkan Bantuan Alat Musik Band untuk Empat SMP di Padang

Jumat, 6 November 2026 - 14:52 WIB

Dulu Kerap Terendam Banjir, SMKN 1 Sasak Kini Miliki Tiga Gedung Baru

Kamis, 5 November 2026 - 19:42 WIB

Ubah Sampah Jadi Peluang Ekonomi, SMPN 1 Ulakan Tapakis Dorong Siswa Berinovasi dan Peduli Lingkungan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:30 WIB

Gubernur Mahyeldi: Pendidikan Sumbar Harus Kembangkan Potensi dan Kemandirian Siswa

Berita Terbaru