DPRD Sumbar Ikuti Sidang Tahunan MPR RI, Muhidi Ajak Masyarakat Isi Kemerdekaan dengan Karya dan Inovasi

Penulis - Redaksi

Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:33 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat memimpin Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI serta mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—DPRD Provinsi Sumbar menggelar rapat paripurna untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI. Agenda tersebut juga mencakup penyampaian pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Sidang Tahunan MPR menjadi agenda penting menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Forum ini menjadi ruang bagi lembaga negara untuk menyampaikan kinerja sekaligus melihat perkembangan bangsa selama satu tahun terakhir.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menilai forum tersebut memiliki arti penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui kinerja lembaga negara yang menjalankan mandat rakyat.

“Sidang tahunan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi lembaga negara dalam menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat. Ini penting karena seluruh lembaga negara menjalankan tugas berdasarkan amanat rakyat,” ujar Muhidi.

Menurut Muhidi, MPR RI memiliki posisi strategis sebagai representasi masyarakat Indonesia. Karena itu, laporan kinerja lembaga negara perlu tersampaikan secara terbuka melalui forum kenegaraan tersebut.

“Lembaga-lembaga negara perlu menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat melalui MPR RI. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kepada rakyat yang telah memberikan mandat,” katanya.

Muhidi: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Kerja Nyata

Memasuki momentum peringatan kemerdekaan, Muhidi mengingatkan masyarakat agar tidak melihat 17 Agustus sebatas agenda tahunan. Ia menilai generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan para pendiri bangsa.

“Kemerdekaan tidak diraih dengan mudah. Ada perjuangan, pengorbanan bahkan tetesan darah para pahlawan. Karena itu, kemerdekaan harus kita isi dengan karya, inovasi dan kerja keras untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa,” tegasnya.

Ia menyebut Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan sejak merdeka. Namun, sejumlah tantangan pembangunan masih membutuhkan perhatian serius.

Muhidi menilai tantangan tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan menghadapi perubahan global yang bergerak cepat.

“Kita saat ini masih berada dalam kelompok negara menengah. Artinya, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita harus terus meningkatkan kualitas pembangunan agar Indonesia mampu mencapai posisi yang lebih kuat dan sejahtera,” tuturnya.

Semangat Bung Karno dan Bung Hatta

Muhidi juga menekankan pentingnya menerjemahkan semangat para proklamator ke dalam tindakan nyata. Ia menyebut Bung Karno dan Bung Hatta mewariskan semangat perjuangan yang tetap relevan bagi generasi saat ini.

“Semangat Bung Karno dan Bung Hatta harus terus kita hidupkan. Bukan hanya dengan mengenang sejarah, tetapi dengan berinovasi, berkarya dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Menurutnya, generasi sekarang dapat melanjutkan perjuangan melalui pendidikan, inovasi, pengabdian, serta pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pidato Kenegaraan Jadi Evaluasi Pembangunan

Muhidi menilai pidato kenegaraan Presiden menjadi bagian penting dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI. Pidato tersebut memberi gambaran mengenai capaian pemerintah dan bangsa Indonesia selama satu tahun terakhir.

Selain itu, masyarakat dapat melihat berbagai kekurangan dan tantangan yang masih perlu pemerintah selesaikan. Arah pembangunan ke depan juga menjadi bagian penting dari momentum tersebut.

“Pidato kenegaraan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk melihat apa yang sudah dicapai, apa yang masih menjadi kekurangan, sekaligus menentukan langkah yang harus kita lakukan ke depan,” katanya.

Muhidi berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat memperkuat semangat kebersamaan. Ia menilai pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat perlu bergerak bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia.

“Semangat kemerdekaan harus menjadi energi untuk terus bergerak maju. Kita harus bekerja bersama, menjaga persatuan dan memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Muhidi. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)