Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Guru Aktif Gali Potensi Anak dalam Pendidikan Inklusif

Penulis - Redaksi

Senin, 10 Agustus 2026 - 20:51 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat kegiatan peningkatan kompetensi guru se-Kota Padang, Senin (10/8/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Ketua DPRD Sumbar Muhidi meminta guru tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga aktif menemukan dan mengembangkan potensi setiap peserta didik.

Menurutnya, pendidikan inklusif menjadi fondasi penting untuk menyiapkan SDM Sumbar yang berkualitas dan berdaya saing.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri kegiatan peningkatan kompetensi guru se-Kota Padang, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, penguatan kompetensi guru menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan yang mampu menjangkau seluruh anak.

Muhidi menilai guru memiliki peran strategis dalam memastikan setiap peserta didik mendapat kesempatan berkembang sesuai kemampuannya.

Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Prinsip tersebut juga berlaku bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi dan membutuhkan dukungan untuk mengembangkannya.

“Pendidikan khusus bukan sekadar layanan sosial. Ini adalah investasi pembangunan sumber daya manusia Sumatera Barat,” ujar Muhidi.

Pendidikan Inklusif Perlu Diperkuat

Menurut Muhidi, pendidikan inklusif harus memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta didik. Sistem tersebut juga perlu mendorong anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bermartabat.

Sumbar, kata dia, terus berupaya memperluas layanan pendidikan khusus. Pertumbuhan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi salah satu bagian dari langkah tersebut.

Meski demikian, Muhidi melihat masih ada sejumlah tantangan. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan pemerataan akses, ketersediaan guru pendidikan khusus, serta fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Pemanfaatan teknologi pembelajaran juga perlu mendapat perhatian. Selain itu, pendidikan harus membekali peserta didik berkebutuhan khusus agar memiliki kesiapan ketika memasuki dunia kerja.

“Jangan sampai ada anak yang merasa berbeda hanya karena memiliki kebutuhan khusus. Tugas kita adalah membuka kesempatan agar setiap anak bisa tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya,” katanya.

Guru Bukan Sekadar Pengajar

Muhidi juga mengingatkan guru agar tidak memaknai profesinya sebatas menyampaikan materi pelajaran. Menurutnya, guru memiliki tanggung jawab membentuk karakter sekaligus menentukan arah masa depan peserta didik.

“Guru datang ke sekolah bukan hanya untuk mengajar. Kalau datang hanya mengajar, bisa jadi kualitas anak didik kita berada di bawah kita. Tetapi kalau guru hadir sebagai pendidik, inspirator dan motivator, maka kita bisa membentuk anak-anak yang hebat,” tegasnya.

Karena itu, ia mendorong guru menjadi teladan sekaligus agen perubahan di sekolah. Nilai kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, dan keberanian perlu ditanamkan sejak dini.

Pendidikan, menurut Muhidi, tidak cukup mengejar prestasi akademik. Karakter yang kuat juga menjadi bekal penting bagi anak dalam menghadapi masa depan.

“Jadilah inspirator, jadilah motivator. Bentuk karakter anak-anak didik kita. Guru harus menjadi agen of change, agen perubahan,” ujarnya.

Guru Diminta Fokus pada Potensi Anak

Lebih jauh, Muhidi mengingatkan bahwa kemampuan setiap anak tidak selalu terlihat sejak awal. Guru perlu mengenali kekuatan peserta didik dan memberikan ruang agar kemampuan tersebut berkembang.

“Peran kita adalah mengaktifkan apa yang bisa diaktifkan. Jangan melihat keterbatasannya, tetapi lihat potensi yang bisa dikembangkan,” katanya.

Pendekatan tersebut menjadi semakin penting dalam pendidikan inklusif. Guru perlu melihat peserta didik secara utuh, termasuk kemampuan, minat, karakter, dan kebutuhan belajarnya.

Pendidikan untuk Melanjutkan Tradisi Intelektual Sumbar

Muhidi juga mengaitkan penguatan pendidikan dengan sejarah Sumatera Barat sebagai daerah yang melahirkan banyak tokoh nasional.

Ia menyebut Buya Hamka, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai sejumlah tokoh yang lahir dari tradisi intelektual Sumbar.

“Sumbar adalah daerah sumber otak. Kita memiliki banyak tokoh besar seperti Buya Hamka, Bung Hatta, Sutan Syahrir dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus membangun pendidikan,” ungkapnya.

Menurut Muhidi, tradisi tersebut harus diteruskan melalui peningkatan kualitas guru dan pembangunan sistem pendidikan yang memberikan ruang bagi seluruh anak.

“Kalau kita ingin Sumbar maju, maka investasi terbesar kita adalah manusia. Dan untuk membangun manusia yang berkualitas, kita harus memperkuat pendidikan,” pungkasnya.

Peningkatan kompetensi guru diharapkan dapat memperkuat komitmen untuk membangun pendidikan inklusif di Sumbar. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mencerdaskan peserta didik, tetapi juga memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang setara dalam meraih masa depan.

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)