Jakarta, Javanusa—Pemerintah pusat mendorong percepatan Program Integrated City Planning (ICP) di Kota Bukittinggi sebagai bagian dari pengembangan perkotaan nasional terintegrasi.
Dorongan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkominfra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Arahan tersebut mengemuka dalam pertemuan AHY dengan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Kantor Kemenko Infrastruktur, Kamis (15/1/2026).
Pemerintah menilai Bukittinggi memiliki posisi strategis sebagai kota percontohan pembangunan perkotaan berkelanjutan.
Bukittinggi Masuk 10 Kota Prioritas Program NUDP
Pada 2025, Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai satu dari 10 kota percontohan nasional dalam program National Urban Development Project (NUDP).
Program ini bertujuan menciptakan kota yang terintegrasi, layak huni, dan berdaya saing melalui perencanaan bersama pemerintah pusat dan daerah.
Salah satu fokus utama NUDP adalah penyusunan Integrated City Planning (ICP). Perencanaan ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, tata kelola perkotaan, serta keberlanjutan lingkungan.
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyebut penunjukan ini sebagai peluang strategis yang harus dimaksimalkan.
Menurutnya, Bukittinggi memiliki keunggulan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sesuai PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional.
“Bukittinggi memiliki fungsi pelayanan pariwisata, pertanian, perkebunan, dan industri. Program ICP ini sejalan dengan karakter kota kami,” ujar Ramlan.
Jam Gadang hingga Koridor Sudirman Jadi Fokus Penataan
Ramlan menjelaskan, sejumlah kawasan prioritas akan menjadi sasaran pengembangan. Lokasi tersebut meliputi kawasan Jam Gadang, Pasar Atas dan Pasar Bawah, Jalan Sudirman, serta Lapangan Wirabraja.
Kawasan ini untuk mendukung pelayanan publik, pariwisata, dan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya. Penataan ruang publik diharapkan menciptakan kota yang lebih hidup dan ramah pengunjung.
Pada 2025, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU telah menyelesaikan dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas.
Kawasan Pasar Simpang Aur dan Koridor Jalan Sudirman ditetapkan sebagai proyek percontohan.
Koridor tersebut diarahkan menjadi pusat ekonomi kreatif berbasis seni, kuliner, dan ritel dalam ruang publik. Konsep ini mampu memperkuat identitas kota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Ramlan menyebut nilai pembangunan kawasan terintegrasi ini cukup besar. Namun, pembiayaan proyek didukung pemerintah pusat melalui kerja sama dengan Bank Dunia.
“Pendanaannya dibantu Bank Dunia. Ini peluang besar untuk mempercantik wajah kota dan meningkatkan kunjungan wisata,” kata Ramlan.
Dalam proyek NUDP, BPIW Kementerian PU bertindak sebagai Executing Agency (EA). Pemerintah pusat berperan penuh dalam memastikan pelaksanaan sesuai rencana.
Menindaklanjuti arahan Menko AHY, Pemkot Bukittinggi akan segera mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian PU. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
“Pak Menko mendorong agar implementasi segera berjalan. Kami akan menindaklanjutinya melalui koordinasi teknis dengan Kementerian PU,” ujar Ramlan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bappelitbangda Ade Mulyani dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rahmat AE. (*/red)
