Muhidi Ungkap 5 Modal Penting agar UMKM Sumbar Makin Berkembang

Penulis - Redaksi

Rabu, 16 September 2026 - 05:58 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengusaha.

Padang, Javanusa—Pelaku UMKM di Sumatera Barat (Sumbar) perlu terus meningkatkan kemampuan agar tidak sekadar bertahan, tetapi mampu menangkap peluang dan memperluas pasar.

Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi, menilai kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan perkembangan usaha. Pelaku UMKM perlu memperkuat keterampilan, membangun jaringan, serta menjaga kepercayaan.

Pesan tersebut ia sampaikan saat kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengusaha, Selasa (15/9/2026).

“Kalau ingin sukses, kita harus mau belajar. Banyak membaca, menambah ilmu, karena orang yang berilmu akan lebih mudah melihat peluang,” ujar Muhidi.

Produk Lokal Sumbar Punya Peluang Pasar Luas

Muhidi menyebut UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian Sumatera Barat. Karena itu, pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha perlu membangun kolaborasi untuk memperkuat sektor tersebut.

Menurutnya, Sumbar memiliki beragam produk lokal yang dapat dikembangkan ke pasar nasional hingga internasional. Rendang, tenun, kerajinan kayu, dan kuliner khas daerah menjadi contoh produk yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mencerminkan identitas daerah.

“Produk-produk khas kita sebenarnya memiliki potensi besar, termasuk untuk pasar ekspor. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas, kemasan, pemasaran dan kemampuan pelaku usahanya,” katanya.

Pengembangan produk, lanjut Muhidi, tidak cukup hanya mengandalkan keunggulan bahan atau cita rasa. Pelaku usaha juga perlu memahami kualitas produk, strategi pemasaran, kemasan, serta kebutuhan konsumen.

DPRD Dorong Kebijakan yang Mendukung UMKM

Muhidi mengatakan DPRD Sumbar memiliki peran dalam membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM. Peran tersebut mencakup penyusunan regulasi dan dukungan anggaran.

Ia menyinggung Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM sebagai salah satu landasan kebijakan daerah. Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha.

Selain regulasi, DPRD mendorong kemudahan perizinan dan penguatan lembaga pendamping UMKM. Pemerintah juga perlu memperhatikan berbagai persoalan yang muncul dari pengalaman pelaku usaha di lapangan.

Muhidi menekankan pentingnya penganggaran yang tepat sasaran. Pelatihan, inkubasi bisnis, promosi, pameran, digitalisasi, teknologi, dan akses pembiayaan mikro menjadi beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian.

“Anggaran yang disiapkan untuk UMKM harus benar-benar memberikan manfaat kepada pelaku usaha. Pengawasan juga penting agar program yang dijalankan tepat sasaran,” tegasnya.

Lima Modal Penting dalam Mengembangkan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi juga menyampaikan lima modal yang menurutnya penting untuk membangun karier dan mengembangkan usaha.

Kelima modal itu meliputi skill, soft skill, experience, networking, dan reputasi.

Skill berkaitan dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan. Sementara soft skill mencakup komunikasi, kemampuan meyakinkan orang lain, pemecahan masalah, hingga manajemen waktu.

Muhidi menilai kedua kemampuan tersebut dapat terus berkembang melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

“Experience itu diperoleh dengan banyak melakukan usaha dan kegiatan. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak pula yang kita pelajari,” katanya.

Networking dan Reputasi Jadi Modal Kepercayaan

Selain kemampuan dan pengalaman, Muhidi menilai jaringan memiliki posisi penting dalam perjalanan sebuah usaha.

Pelaku UMKM, menurutnya, tidak dapat mengembangkan bisnis seorang diri. Hubungan baik dengan berbagai pihak dapat membuka akses terhadap informasi, peluang usaha, hingga dukungan permodalan.

“Kalau ingin berusaha tetapi belum punya modal, jaringan bisa menjadi jalan. Dengan silaturahmi dan komunikasi yang baik, kita bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain, termasuk dalam mencari dukungan permodalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, peluang bisnis sering muncul dari hubungan yang dibangun secara konsisten. Karena itu, networking perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga reputasi.

Muhidi menilai reputasi menjadi modal penting karena kepercayaan menentukan keberlangsungan hubungan dalam dunia usaha.

“Kalau orang melihat kita secara positif, insyaallah usaha kita juga akan berkembang. Tetapi menjaga reputasi itu yang berat,” tuturnya.

Ia pun mengingatkan pelaku usaha agar membangun karakter yang kuat. Kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan konsistensi perlu menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari.

Muhidi Minta Pelaku UMKM Terus Belajar

Muhidi juga mengajak peserta untuk tetap bersyukur dalam setiap proses pengembangan usaha.

“Dapat sedikit, bersyukur. Dapat banyak, Alhamdulillah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur, insyaallah nikmat akan ditambah,” katanya.

Ia berharap bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengusaha tidak berhenti sebagai kegiatan pelatihan. Peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk membaca peluang, memperluas jaringan, dan mengembangkan bisnis.

Muhidi optimistis penguatan keterampilan, jaringan, dan reputasi dapat membantu UMKM Sumbar berkembang. Langkah tersebut juga membuka peluang bagi produk lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)