Padang, Javanusa—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumbar memulai langkah strategis menuju Pemilu 2029 dengan melatih 100 kader pengawas partisipatif dari 19 kabupaten dan kota se-Sumbar.
Kegiatan ini berlangsung dalam bentuk Pendidikan Pengawas Partisipatif yang digelar di Hotel Pangeran Beach Padang, 9–11 Juli 2025.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menyatakan pengawasan pemilu tidak bisa hanya mengandalkan pengawas formal. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.
“Pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran akan lebih optimal jika masyarakat ikut berperan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada Pemilu 2024 lalu, lebih dari 100 laporan masyarakat masuk ke Bawaslu Sumbar, sementara pengawas hanya mencatat 17 temuan langsung. Hal ini menunjukkan potensi besar pengawasan berbasis partisipasi.
Pengawasan Partisipatif Butuh Proses dan Kolaborasi
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi, menilai kegiatan ini sebagai titik awal pembentukan ekosistem pengawasan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Pemilu 2029 memang masih jauh, tetapi proses pengawasan partisipatif perlu waktu dan kolaborasi yang kuat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kader yang dilatih bukan hanya dibekali untuk pengawasan di hari pemilu, tetapi juga pada seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran peserta hingga penghitungan suara.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, menekankan pentingnya program ini sebagai bagian dari pendidikan demokrasi.
Menurutnya, kader pengawas juga berperan sebagai agen penyebar informasi yang benar kepada masyarakat.
“Dengan literasi informasi yang baik, kita bisa menangkal hoaks dan mencegah pelanggaran sejak dini,” katanya.
Program ini turut mendapat apresiasi dari Bawaslu RI. Perwakilan pusat, Khomaruddin, menyebut Sumbar menjadi satu dari dua provinsi di Sumatera yang menyelenggarakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif tingkat nasional. (*/red)
