Pessel, Javanusa—Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menyatakan kesiapannya untuk membantu memperjuangkan kebutuhan daerah melalui jalur DPD RI dan jejaring mitra kerja di pusat.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja (reses) ke Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Kamis (24/7/2025).
Kunjungan tersebut disambut oleh Wakil Bupati Pessel, Risnaldi Ibrahim, di ruang rapat Bupati.
Dalam sambutannya, Risnaldi menyampaikan apresiasi atas kedatangan Irman Gusman. Ia juga memohon maaf atas ketidakhadiran Bupati Hendrajoni dan anggota DPR RI Lisda Hendrajoni karena sedang menjalani agenda lain.
“Kami menyambut baik kedatangan Bapak Irman Gusman ke Pesisir Selatan. Kami berharap kunjungan ini menjadi momentum untuk mendorong percepatan pembangunan daerah,” kata Risnaldi.
Ia mengungkapkan sejumlah persoalan dan aspirasi masyarakat, salah satunya terkait rencana pemekaran wilayah dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Renah Indojati, yang masih terkendala moratorium.
“Harapan masyarakat sangat besar agar pemekaran ini segera direalisasikan. Kami berharap DPD RI bisa mendorong hal ini di tingkat pusat,” ujar Wabup.
Risnaldi juga menyinggung tingginya angka kemiskinan di Pesisir Selatan yang berada di peringkat ke-18 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.
Selain itu, penanganan dampak bencana alam 2024 juga dinilai belum maksimal, dengan sejumlah jembatan dan irigasi yang rusak.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian, khususnya aktivitas pembalakan liar di kawasan perbatasan Sariak Bayang dan Alahan Panjang. Pemerintah daerah telah melaporkan hal ini ke Gubernur Sumbar untuk ditindaklanjuti.
Dalam upaya penguatan infrastruktur, Pemkab Pesisir Selatan saat ini juga tengah mempersiapkan Pelabuhan Panasahan sebagai penyangga Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, guna menunjang distribusi komoditas unggulan daerah seperti CPO, batu bara, dan gambir.
Menanggapi aspirasi tersebut, Irman Gusman menyatakan kesiapannya untuk membantu memperjuangkan kebutuhan daerah melalui jalur DPD RI dan jejaring mitra kerja pusat.
“Berbagai persoalan yang disampaikan tentu akan menjadi perhatian. Kita harus bergerak bersama-sama, bukan sekadar seremonial. Saya siap membantu dengan seluruh relasi dan jaringan yang ada di pusat,” ujarnya.
Irman juga menyebut pentingnya peran pemerintah nagari dalam mendorong percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, koperasi seperti Koperasi Merah Putih bisa menjadi salah satu kendaraan penggerak ekonomi daerah, namun perlu didukung pembinaan yang optimal.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan data dan dokumen pendukung terkait potensi kawasan Mandeh untuk menarik investor. Di bidang pendidikan, Irman menyarankan optimalisasi program beasiswa seperti PIP dan KIP.
“Insyaallah jika tidak ada halangan, bulan depan saya akan berupaya mendatangkan Menteri Pariwisata ke Sumatera Barat, termasuk ke Pesisir Selatan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dani Sopian menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia berharap kedatangan Irman Gusman dapat membawa solusi konkret terhadap berbagai persoalan pembangunan.
“Kami mendukung penuh rencana pemekaran Kabupaten Renah Indojati. Ini bukan untuk memisahkan diri, tapi untuk memperkuat efektivitas pelayanan dan pembangunan,” ujarnya.
Dani juga menyoroti perlunya pendampingan untuk koperasi merah putih, terutama terkait pembinaan teknis di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Senada, anggota DPRD Provinsi Sumbar, Muhayatul, menilai Pesisir Selatan memiliki potensi besar, mulai dari kelautan, pertanian, perikanan hingga pariwisata, yang belum dikelola secara maksimal.
“Jika potensi ini dimanfaatkan dengan baik, bisa mendongkrak PAD daerah. Saya optimis Pesisir Selatan bisa sejajar bahkan melampaui daerah lain di Sumbar,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mengangkat potensi lokal dan mengurangi kesenjangan pembangunan.
“Kita tidak boleh menyerah pada label sebagai daerah tertinggal. Potensi alam dan sumber daya manusia Pesisir Selatan sangat menjanjikan untuk digarap, yang tentunya membutuhkan kolaborasi antara pusat dan daerah,” timpalnya. (sus)
