Padang, Javanusa—Wali Kota Padang, Fadly Amran meninjau kondisi sarana dan prasarana di SMPN 2 Padang, Senin (25/8/2025). Kunjungan ini usai ia meninjau peningkatan fasilitas di SDN 08 dan SDN 37 Alang Laweh.
Dalam tinjauannya, Fadly Amran menyampaikan perbaikan sarana dan prasarana sekolah telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang. Namun, jika masih ada kebutuhan di luar itu, ia meminta agar segera dihitung.
“Kita ingin sekolah-sekolah di Padang memiliki standar yang baik. Sekolah yang masih kekurangan infrastruktur dasar atau membutuhkan perbaikan mendesak segera didata. Prinsipnya, tidak boleh ada sekolah yang tidak layak. Semua ini bagian dari upaya mewujudkan visi Padang Juara yang juga sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo,” jelas Fadly Amran.
Ia juga menegaskan Pemerintah Kota Padang tengah berupaya mewujudkan program sekolah full day di seluruh sekolah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya metode pembelajaran serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
“Full day school harus membuat anak-anak nyaman. Setelah jam istirahat, mata pelajaran sebaiknya lebih ringan dan menarik agar mereka betah di sekolah. Fasilitas di luar jam belajar juga dipenuhi sesuai kebutuhan, baik berupa ruang seni, sarana olahraga, maupun sarana ibadah,” pungkasnya.
310 Sekolah Butuh Perbaikan
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menyebutkan masih ada sekitar 310 sekolah yang membutuhkan perbaikan berdasarkan hasil survei.
“Untuk anggaran tahun 2026, kita telah menyiapkan sekitar Rp 20 miliar untuk pembangunan dan perbaikan sarana prasarana. Dana ini untuk empat SD dan empat SMP, di antaranya SDN 03 Alang Laweh, SMPN 28 Padang, serta pembangunan musala di SMPN 2 Padang ini,” ujar Yopi.
Selain itu, Yopi Krislova menambahkan penambahan ruang kelas baru akan terus dihitung sesuai kebutuhan, dengan prioritas pada jenjang SMP sebelum dilanjutkan ke SD.
“Pada tahun 2026 juga kita rencanakan pembangunan satu unit sekolah baru, yakni SMP di PPI Muaro Anai. Masyarakat sudah menghibahkan tanahnya, sehingga kita hanya perlu menyiapkan perencanaan pembangunannya,” pungkasnya. (*/red)
