Pasbar, Javanusa—Kenaikan harga cabai merah hingga 54,7 persen dalam sepuluh bulan terakhir menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemkab menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam pengendalian inflasi daerah.
Langkah-langkah itu dibahas dalam Seminar Inflasi bertema “Kupas Tuntas Inflasi: Dari Pasar ke Kebijakan” yang digelar di Aula Kantor Bupati Pasbar, Jumat (7/11).
Acara ini menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia Provinsi Sumbar Ridwan Anhar, BPS Provinsi Sumbar Ilham Fitri, dan Sekda Pasaman Barat Doddy San Ismail.
Sekda Doddy San Ismail mengatakan, Pemkab Pasbar terus memperkuat kolaborasi dengan BPS dan pihak terkait untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Kami rutin memantau pasokan dan harga di pasar, warung, serta penggilingan. Berdasarkan hasil pemantauan, ketersediaan pangan di Pasbar relatif aman untuk dua bulan ke depan,” ujar Doddy.
Ia memaparkan, dari Januari hingga Oktober 2025, sejumlah komoditas strategis mengalami kenaikan harga: cabai merah 54,7 persen, cabai rawit 37,5 persen, telur ayam 3 persen, dan beras 2,2 persen. Kondisi ini dipicu oleh menurunnya produksi, gagal panen di beberapa sentra, serta meningkatnya biaya transportasi.
Untuk meredam tekanan harga, Pemkab Pasbar telah menggelar 66 kali Gerakan Pangan Murah sepanjang tahun 2025 dengan dukungan Bank Indonesia Sumbar, Bank Nagari, BRI, dan BSI Cabang Pasbar.
Selain itu, pemerintah daerah juga menggulirkan Gerakan Penanaman Cabai dalam Polibag di 11 kecamatan, yang dijadikan lomba antar nagari untuk memperkuat ketahanan pangan lokal.
“Kami juga menyalurkan bantuan pekarangan pangan bergizi dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani di Kecamatan Pasaman,” tambah Doddy.
Sementara itu, Kepala BPS Pasaman Barat, Dwi Susanti, menegaskan bahwa inflasi menjadi indikator penting bagi kesehatan ekonomi.
“Inflasi ibarat suhu tubuh manusia. Jika terlalu tinggi atau terlalu rendah, pertumbuhan ekonomi bisa terganggu,” jelasnya.
Ia berharap seminar ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang penyebab dan strategi pengendalian inflasi, sekaligus membangun sinergi antarinstansi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Dengan kolaborasi yang solid, kebijakan pengendalian harga diharapkan lebih efektif dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat,” tutupnya. (*/red)
