Padang Pariaman, Javanusa—Pemerintah pusat mulai membangun hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.
Pembangunan huntara tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama (ground breaking) yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Prof. Dr. Pratikno, di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Sabtu (13/12/2025).
Menko PMK Pratikno menyebut pembangunan huntara menjadi langkah cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat setelah bencana.
“Hunian sementara ini bukan hanya soal bangunan, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjamin rasa aman dan keberlanjutan hidup masyarakat. Pemerintah pusat bersama daerah berkomitmen mempercepat pemulihan dengan tetap mengutamakan keselamatan,” kata Pratikno.
Ia menegaskan, penanganan bencana dilakukan secara terintegrasi, mulai dari fase tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.
Seluruh tahapan tersebut, lanjutnya, melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat.
“Koordinasi menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak,” ujarnya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pemulihan di wilayahnya.
Ia menilai pembangunan huntara memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk bangkit pascabencana.
“Kehadiran langsung Menko PMK menjadi penyemangat bagi masyarakat kami. Ground breaking ini memberi kepastian bahwa negara hadir dan serius membantu pemulihan warga,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar akan mengawal proses pembangunan huntara agar berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.
Ia memastikan pemerintah daerah terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi ini penting agar pemulihan pascabencana dapat berjalan efektif dan tepat waktu,” katanya.
Di lokasi tersebut direncanakan akan dibangun 200 unit huntara di atas lahan seluas 1,74 hektare milik PLN.
Seluruh pembiayaan pembangunan bersumber dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kegiatan ground breaking turut dihadiri Sekretaris Utama BNPB Rustian, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Arif Gajah Mada, serta unsur Forkopimda Sumbar. (*/adpsb)
