Pessel, Javanusa—Camat Sutera, Dailipal menggelar rapat koordinasi bersama seluruh wali nagari se-Kecamatan Sutera pada hari pertama aktif bekerja pasca pelantikan Rabu (7/1/2025).
Rapat tersebut menjadi langkah awal menyatukan arah penyelenggaraan pemerintahan nagari sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antar unsur pemerintahan.
Camat Sutera, Dailipal dalam arahannya menegaskan bahwa pasca Pilwana tidak boleh lagi ada sekat-sekat politik di tengah masyarakat.
Ia meminta seluruh wali nagari terpilih untuk segera mengakhiri dinamika politik dan fokus membangun kebersamaan demi pelayanan publik yang optimal.
“Pilwana sudah selesai. Tidak boleh ada lagi kubu-kubu politik di nagari. Semua elemen masyarakat harus dirangkul agar roda pemerintahan berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Dailipal, konsolidasi pemerintahan nagari merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas sosial dan efektivitas program pembangunan. Ia menilai evaluasi kinerja dapat dilakukan secara bertahap, namun persatuan dan komunikasi yang baik harus menjadi prioritas sejak awal masa jabatan.
Dailipal juga mengingatkan tugas dan wewenang wali nagari saat ini semakin kompleks. Tidak hanya berkutat pada administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup urusan kemasyarakatan, sosial, penanganan kebencanaan, hingga pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, ia meminta para wali nagari untuk memahami peran dan tanggung jawab secara menyeluruh.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kasi Pemerintahan Kecamatan Sutera, Iwal, serta seluruh wali nagari terpilih, di antaranya Jasnal (Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih), Rajunas (Nagari Aur Duri Surantih), Irwan Desrinaldi (Nagari Amping Parak), Dodi Saputra (Nagari Taratak), dan Suherfarmin (Nagari Koto Taratak).
Dalam forum itu, Dailipal juga menekankan agar program kerja nagari ke depan lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia secara khusus meminta perhatian serius terhadap wilayah rawan bencana, terutama nagari yang berada di zona merah banjir dan longsor.
“Data nagari harus selalu diperbarui. Tanpa data yang akurat dan terkini, kebijakan yang diambil bisa tidak tepat sasaran,” ingatnya.
Pembahasan rapat juga mencakup agenda serah terima jabatan (Sertijab) antara wali nagari terpilih dengan penjabat wali nagari sebelumnya.
Proses sertijab meliputi administrasi pemerintahan, keberlanjutan program, serta pendataan aset nagari.
Lebih jauh dijelaskan aset yang belum dapat diserahterimakan secara menyeluruh dapat didata terlebih dahulu dan diselesaikan secara bertahap sesuai ketentuan.
Dalam sesi diskusi, sejumlah wali nagari terpilih menyampaikan kekhawatiran terkait keterbatasan anggaran Dana Desa (DD) yang tidak sebanding dengan ekspektasi masyarakat terhadap janji politik saat Pilwana.
Menanggapi hal tersebut, Dailipal menyampaikan transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Ia menyebutkan pemerintah kecamatan siap membantu menjelaskan kondisi riil keuangan nagari kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Masyarakat perlu diberikan pemahaman sejak awal tentang keterbatasan anggaran. Kejujuran dan keterbukaan akan mencegah munculnya anggapan ingkar janji,” kata Dailipal.
Selain itu, rapat juga membahas sejumlah persoalan teknis dan kelembagaan, seperti pengadaan seragam wali nagari dan TP PKK Nagari, serta permasalahan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang saat ini masih mengalami kendala koordinasi dengan kelompok kerja (Pokja).
Rapat koordinasi pada hari pertama kerja tersebut diharapkan menjadi fondasi awal terwujudnya pemerintahan nagari yang solid, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Sutera. (naurah)
