Padang, Javanua—Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar pertemuan dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (21/1).
Pertemuan ini fokus mencari solusi atas persoalan air bersih yang masih dirasakan sebagian masyarakat pascabencana.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menjelaskan pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen. Namun, masih terdapat kendala tekanan air di beberapa titik.
“Bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusinya,” ujar Fadly.
Sumur Bor Jadi Opsi Solusi Darurat
Salah satu opsi yang dibahas adalah pembangunan sumur bor atau sumur komunal. Berdasarkan pendataan, Kota Padang membutuhkan setidaknya 228 sumur bor. Kebutuhan tersebar di beberapa kecamatan yakni Kuranji 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik. Fadly berharap dukungan dari Balai untuk pengadaan sumur bor sebagai solusi jangka pendek.
Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menyatakan pihaknya siap mendukung penyediaan air bersih di Kota Padang.
“Solusi yang bisa kami bantu, pertama, pemasangan pipa SPAM untuk wilayah non-PDAM jika sumber air terdekat memungkinkan. Kedua, pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan, seperti yang sudah kami lakukan di Padangpariaman,” jelasnya.
Maria menekankan, pembangunan sumur bor harus didukung lahan yang bersih dan jelas statusnya. Selain sumur, juga dibutuhkan sistem penampungan dan sumber energi, termasuk solar panel jika listrik tidak tersedia. “Kami minta Pemko Padang menyiapkan lahannya agar proyek berjalan lancar,” ujarnya. (*/red)
