Agam, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno dalam melakukan kunjungan kerja ke Sumbar, Sabtu (24/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus peninjauan progres pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam.
Peresmian hunian sementara dipusatkan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Kegiatan tersebut diikuti secara daring oleh daerah terdampak lainnya.
Wilayah yang turut terhubung meliputi Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah-daerah ini menjadi fokus pemulihan pascabencana di Sumbar.
Sebelum peresmian, Menko PMK dan rombongan mengikuti paparan progres penanganan bencana di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Wakil Kepala BPS RI Dr. Soni Hari Budi Utomo Harmadi, serta Deputi Kemenko PMK.
Turut hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benny Warlis, unsur TNI-Polri, serta Forkopimda dan kepala daerah se-Sumbar.
Menko PMK Pratikno menyampaikan Presiden RI telah menerbitkan Keppres Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Satgas tersebut bertugas mengoordinasikan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak di Sumatera.
Pemulihan Harus Lebih Aman dan Berbasis Data
Pratikno menegaskan, arahan Presiden menekankan konsep build back better and safer.
“Pemulihan tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun dengan lebih baik dan lebih aman,” ujar Pratikno.
Ia menambahkan, rehabilitasi harus berbasis data akurat, termasuk data geospasial dan by name by address, agar pembangunan tidak kembali dilakukan di kawasan rawan bencana.
Pratikno menjelaskan, pendataan kerusakan dan kebutuhan pemulihan dilakukan oleh pemda dengan pendampingan BNPB.
Data tersebut diverifikasi oleh BPS serta didukung oleh BRIN dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Skema ini diharapkan menjamin akurasi dan akuntabilitas data pemulihan.
BNPB: Jembatan Darurat dan Logistik Berjalan Normal
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan penanganan darurat di Sumbar terus berjalan. Sejumlah jembatan darurat seperti Bailey dan Aramco hampir rampung, sementara ratusan alat berat telah dikerahkan pemerintah pusat.
Ia memastikan logistik dalam kondisi aman. Distribusi bantuan kini dilakukan via jalur darat setelah posko Bandara Internasional Minangkabau ditutup. Layanan listrik, air bersih, komunikasi, kesehatan, BBM, dan LPG dilaporkan hampir pulih sepenuhnya.
Kerugian Bencana Sumbar Capai Rp33 Triliun
Gubernur Mahyeldi mengungkapkan estimasi kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumbar mencapai sekitar Rp33 triliun. Dampak tersebut dirasakan oleh 15 kabupaten dan kota, dengan tingkat kerusakan tertinggi di Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman.
Kebutuhan Rehabilitasi Capai Rp21,4 Triliun
Mahyeldi menyebut total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan Rp21,4 triliun.
“Anggaran itu mencakup sektor infrastruktur, permukiman, sosial, pendidikan, pertanian, serta lintas sektor pengurangan risiko bencana,” kata Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sabo dam dan cek dam, khususnya di Agam dan Tanah Datar, untuk mengantisipasi banjir dan lahar dingin.
Mahyeldi berharap pendanaan sepenuhnya dari APBN serta percepatan Dana Transfer ke Daerah agar perbaikan infrastruktur segera terealisasi. Peresmian hunian sementara ini diharapkan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Selain itu, langkah ini memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun Sumatera Barat yang lebih tangguh dan aman dari risiko bencana. (*/adpsb)
