Jakarta, Javanusa—Mempercepat kepastian hukum pengadaan tanah untuk Rumah Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah Rakyat, Wali Kota Padang Fadly Amran melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Dalam pertemuan ini, Fadly Amran menjelaskan Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan Huntap bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025 lalu.
Lahan ini tersebar di tiga lokasi, yakni Kelurahan Balai Gadang seluas 2,9 hektare, dengan tambahan pengadaan 2,2 hektare, Kelurahan Simpang Haru seluas 5.000 meter persegi, dan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh seluas 4,6 hektare.
Fadly Amran juga meminta dukungan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Sekolah Rakyat seluas 8,1 hektare, yang terdiri dari tanah Pemerintah Kota Padang seluas 4 hektare dan pengadaan tanah tambahan seluas 4,1 hektare.
“Kami berharap dukungan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat kepastian hukum lahan ini, karena ada yang belum bersertifikat, dan turun waris, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dan Huntap ini dapat berjalan dengan lancar,” ujar Fadly Amran usai bertemu Menteri ATR/BPN, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh Wali Kota Padang dan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendukung percepatan administrasi pertanahan.
“Kami mendukung penuh pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat dan Huntap ini, karena merupakan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami akan memastikan semua proses administrasi pertanahan berjalan cepat dan transparan,” kata Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Dalam kesempatan yang sama, Fadly Amran juga memohon dukungan Menteri ATR/BPN terkait sertifikasi tanah Pusat Pemerintahan Kota Padang seluas sekitar 40 hektare, pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi, serta perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) pascabencana hidrometeorologi. (*/red)
