Padang Pariaman, Javanusa—Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai proses rehabilitasi sawah terdampak bencana di Sumatera Barat berjalan lambat, meski anggaran telah tersedia sejak awal 2026.
Penilaian ini disampaikan saat meninjau lokasi di Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (14/4/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Mentan menemukan pemulihan lahan pertanian belum berjalan optimal di lapangan.
Padahal, pemerintah pusat disebut telah menyalurkan bantuan sejak awal bencana untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian.
“Anggaran sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat. Tapi yang kami lihat di lapangan masih lambat,” kata Amran.
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sawah rusak sekitar 7.000 hektare di Sumatera Barat. Seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah, dengan total bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar.
“Khusus Sumatera Barat, bantuan dari Kementerian Pertanian mencapai Rp455 miliar. Jadi tidak ada alasan untuk lambat,” ujarnya.
Menurut Amran, keterlambatan lebih banyak disebabkan oleh panjangnya proses birokrasi dan lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan. Ia menyebut pencairan anggaran dari pusat dilakukan segera setelah permintaan daerah diajukan.
“Pusat begitu ada permintaan langsung kami cairkan. Tapi di bawah ini mungkin masih berproses terlalu lama. Ini yang harus diperbaiki,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Amran meminta pemerintah daerah mempercepat pekerjaan rehabilitasi di lapangan dan menargetkan seluruh proses selesai dalam waktu maksimal satu bulan.
“Tadi sudah berjanji satu bulan selesai. Kalau tidak serius, bantuan berikutnya saya tarik kembali ke pusat dan kita pindahkan ke daerah yang lebih siap,” tegasnya.
Ia juga menekankan penanggung jawab kegiatan di lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan hingga tuntas tanpa jeda. “Penanggung jawab jangan pulang sebelum selesai. Ini peringatan terakhir,” imbuhnya.
Dalam kunjungan itu, Amran mencatat sebagian petani baru mulai menggarap sawah pada hari peninjauan berlangsung. Kondisi ini dinilai menunjukkan lambatnya respons penanganan pascabencana.
“Jangan sampai alat berat turun hanya saat kita datang. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kita ini pelayan rakyat, tugas kita memastikan mereka bisa segera kembali tanam dan berproduksi,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen memulihkan seluruh lahan pertanian terdampak. Amran menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh sawah rusak akan direhabilitasi hingga kembali produktif.
“Seluruh sawah rusak menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan. Tapi daerah juga harus gerak cepat,” katanya.
Sebagai bagian percepatan, Kementerian Pertanian mengerahkan dukungan alat dan mesin pertanian, serta mendorong kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat perbaikan jaringan irigasi.
Kunjungan ini menegaskan upaya pemerintah memastikan bantuan yang disalurkan diikuti percepatan pelaksanaan di lapangan agar petani terdampak dapat kembali berproduksi. (*/red)
