Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh bupati dan wali kota segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan dan mencegah aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di daerah masing-masing.
Ia menegaskan praktik pertambangan ilegal dinilai berdampak luas terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Selain itu, aktivitas tersebut juga berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antar unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sinergi ini perlu terbangun di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Dengan begitu, penanganan PETI bisa berjalan komprehensif dan berkelanjutan.
“Kita menyadari bahwa persoalan PETI berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Namun, aspek lingkungan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Karena itu, penanganannya harus bijak, terukur, dan solutif,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (26/4/2026).
Pemprov Siapkan Skema IPR
Pemerintah Provinsi Sumbar kini menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Skema ini bertujuan memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang bergantung pada sektor tambang.
“Melalui skema IPR, kita ingin memastikan aktivitas pertambangan berjalan legal. Selain itu, kegiatan tersebut harus memenuhi standar keselamatan kerja dan tetap menjaga lingkungan,” kata Mahyeldi.
Imbauan Hentikan Aktivitas Ilegal
Mahyeldi juga meminta seluruh pelaku PETI segera menghentikan aktivitas ilegal. Aktivitas tersebut terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif. Bahkan, kerusakan itu berpotensi bersifat permanen.
Ia menegaskan, penambangan tanpa prosedur meningkatkan risiko keselamatan jiwa. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, aktivitas ilegal bisa memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas keamanan daerah.
Penegakan Hukum dan Efek Jera
Mahyeldi berharap transisi menuju skema IPR dapat menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, kelestarian lingkungan tetap terjamin. Dengan IPR, masyarakat dapat menambang secara legal, aman, dan berkelanjutan.
Terkait aspek hukum, ia menegaskan proses penegakan hukum harus berjalan adil. Aparat juga perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak langsung.
Ia meminta Polda bersama aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas kasus PETI. Langkah ini penting untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. (*/adpsb)
