Pasbar, Javanusa—Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mematangkan persiapan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak 2026 untuk 87 nagari di 11 kecamatan.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Pembentukan Panitia Pilwana 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari di Auditorium Kantor Bupati Pasbar, Senin (18/5).
Dalam arahannya, Bupati Pasbar Yulianto bersama Sekretaris Daerah Doddy San Ismail menegaskan pentingnya wali nagari definitif untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan optimal.
Ia menekankan seluruh tahapan Pilwana perlu dipersiapkan secara matang agar proses berlangsung aman, tertib, dan demokratis.
“Dulu nagari induk hanya 19, sekarang sudah berkembang menjadi 90 nagari. Tiga di antaranya sudah definitif. Artinya, ada 87 nagari yang membutuhkan wali nagari definitif. Semua pihak harus bersama menyukseskan Pilwana ini,” ujar Yulianto.
Selain itu, ia meminta para camat aktif mengarahkan pemerintah nagari untuk meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Pilwana 2026 Jadi Pemilihan Terbesar di Pasbar
Plt Kepala DPMN Pasbar Syaikhul Putra menyebut Pilwana 2026 sebagai pemilihan terbesar sepanjang sejarah Pasaman Barat. Skala tersebut mencakup jumlah nagari dan luas wilayah pelaksanaan pemungutan suara.
Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 17 September hingga 20 Oktober 2026. Pemkab Pasbar juga menerapkan sistem e-voting untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya pelaksanaan.
“Fokus rakor hari ini adalah pembentukan panitia tingkat kabupaten dan penyamaan persepsi seluruh unsur pelaksana. Setelah ini, rapat lanjutan akan digelar di tingkat kecamatan dan nagari,” katanya.
Struktur Panitia Pilwana Berjenjang
Pemkab Pasbar menyiapkan tenaga teknis inti serta petugas lapangan untuk mendukung kelancaran Pilwana 2026. Di tingkat kabupaten, panitia terdiri dari unsur pemerintah daerah dan Forkopimda.
Bupati dan Wakil Bupati bertindak sebagai penanggung jawab, sedangkan Sekda menjabat sebagai ketua panitia. Di tingkat kecamatan, panitia pengawas melibatkan camat dan Forkopimca. Sementara di tingkat nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari melibatkan Bamus, perangkat nagari, dan tokoh masyarakat.
Panitia ini kemudian membentuk KPPSN dan petugas Linmas TPS. Rapat koordinasi ditutup dengan diskusi terkait aspek keamanan, proses seleksi penyelenggara, dan kesiapan teknis pemungutan suara.
Seluruh peserta menyatakan komitmen mendukung Pilwana 2026 agar berlangsung aman, jujur, transparan, dan demokratis. (*/red)
