Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang memperkuat peran kelurahan dan tokoh adat untuk menekan angka anak tidak sekolah (ATS).
Hingga Oktober 2026, jumlah anak yang belum mengakses pendidikan di Kota Padang tercatat 6.139 orang, turun dari 7.178 anak pada 2025.
Pemko Padang menargetkan seluruh anak kembali mendapatkan akses pendidikan pada 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah daerah mendorong kolaborasi antara kelurahan, ninik mamak, bundo kanduang, serta berbagai unsur masyarakat.
Upaya ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Sinergi Nagari Penanganan Anak Tidak Sekolah di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dan turut dihadiri Sekretaris Disdikbud Kota Padang Ikhwansyah, para lurah, dan tokoh adat se-Kota Padang.
Kolaborasi Kelurahan dan Tokoh Adat Jadi Kunci
Dalam arahannya, Maigus Nasir menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat RT/RW untuk mengidentifikasi anak yang putus sekolah atau belum mengenyam pendidikan.
Ia mengajak Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, dan bundo kanduang untuk aktif melakukan pendataan serta mendampingi anak agar kembali bersekolah.
Menurut Maigus, penanganan ATS perlu melibatkan lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan filosofi Minangkabau, anak dipangku kemenakan dibimbing, yang menekankan tanggung jawab terhadap anak dan kemenakan.
Selain itu, Pemko Padang mengintegrasikan upaya penanganan ATS dengan Program Unggulan Padang Juara dan Smart Surau. Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda.
Sekitar 2.000 Anak Kembali Mengakses Pendidikan
Sekretaris Disdikbud Kota Padang Ikhwansyah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengintervensi sekitar 2.000 anak dari total data ATS. Intervensi tersebut membantu anak kembali mengakses pendidikan melalui bantuan biaya, pendampingan administrasi, hingga penyediaan fasilitas sekolah nonformal.
Pemko Padang juga menyiapkan jalur pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Jalur ini menjadi alternatif bagi anak yang belum dapat mengikuti pendidikan formal atau enggan kembali ke sekolah reguler.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap anak-anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Warga Diminta Melaporkan Kendala Pendidikan
Disdikbud Kota Padang mengimbau masyarakat segera melaporkan kendala pendidikan yang dialami anak kepada pihak kelurahan setempat. Langkah ini membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan setiap anak dan menentukan bentuk bantuan yang sesuai.
Dengan memperkuat pendataan, pendampingan, dan keterlibatan tokoh adat, Pemko Padang berupaya memperluas jangkauan penanganan ATS. Kolaborasi lintas unsur tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan angka anak tidak sekolah sekaligus mendukung pencapaian target zero ATS pada 2029. (*)
