Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat efisiensi anggaran Rp44 triliun dalam pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di bawah kepemimpinan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, BGN mengarahkan transformasi MBG 2.0 pada pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola, pengawasan keamanan pangan, dan transparansi anggaran.
Dalam 100 hari kerja, BGN juga memverifikasi lebih dari 58 juta penerima manfaat dan 26.723 dapur dari total 27.485 dapur.
Pembenahan ini bertujuan memastikan program berjalan berdasarkan data terverifikasi dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, perubahan sistem menjadi langkah penting untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Ia juga menolak praktik percaloan dan pengadaan bermasalah dalam pengelolaan MBG.
“Tidak ada titip-titip proyek MBG. Kami juga akan memberantas yayasan calo dan menghentikan pengadaan yang bermasalah,” ujar Mas Dar, Kamis (29/10).
BGN Perketat Tata Kelola dan Pengawasan MBG
BGN menetapkan tiga prioritas dalam transformasi MBG 2.0, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi.
Untuk mendukung langkah tersebut, BGN memperbarui perjanjian kerja sama dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lembaga ini juga memperkuat verifikasi data dan pemantauan alur kerja melalui sistem digital.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” jelas Mas Dar.
Melalui sistem tersebut, BGN berupaya memastikan setiap proses penyelenggaraan MBG dapat dipantau. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah data fiktif dan penyalahgunaan anggaran.
Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp44 Triliun
BGN merinci efisiensi Rp44 triliun dari empat sumber. Komponen terbesar berasal dari efisiensi anggaran BGN sebesar Rp38 triliun.
Selain itu, BGN mencatat efisiensi insentif yayasan sebesar Rp2,5 triliun dan dana operasional dapur sebesar Rp3 triliun. Pengembalian saldo virtual account fiktif turut menyumbang sekitar Rp500 miliar.
Mas Dar mengatakan, langkah tersebut bertujuan menyelamatkan uang negara agar penggunaannya lebih tepat sasaran. BGN juga mengembalikan insentif yayasan menjadi Rp2.000 per porsi.
Selain itu, BGN menghentikan pencairan dana bagi dapur yang tidak melaporkan penggunaan anggaran harian.
“Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” tegasnya.
BGN menyebut realisasi anggaran tahun 2026 mencapai Rp165 triliun. Lembaga tersebut juga menyatakan telah mengembalikan Rp44 triliun uang negara ke kas negara.
Keamanan Pangan Menjadi Prioritas MBG 2.0
Selain efisiensi anggaran, BGN memperkuat pengawasan keamanan pangan dari pengadaan bahan baku hingga makanan diterima penerima manfaat.
Pengawasan tersebut mencakup kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), penggunaan juru masak berpengalaman, inspeksi mendadak, dan apel harian.
BGN juga memperkuat pemantauan melalui CCTV yang terhubung ke pusat dengan dukungan deteksi berbasis kecerdasan buatan.
BGN menegaskan akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran standar keamanan pangan.
Langkah ini bertujuan mengurangi risiko yang dapat membahayakan penerima manfaat.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” kata Mas Dar.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari pengadaan hingga distribusi makanan.
Puluhan Juta Penerima Manfaat Telah Terverifikasi
Dalam laporan 100 hari kerja, BGN mencatat sejumlah capaian operasional Program Makan Bergizi Gratis.
Data tersebut mencakup penerima manfaat, dapur, tenaga kerja, dan pemasok bahan pangan.
Berikut rincian capaian yang disampaikan BGN:
- Penerima manfaat terverifikasi: lebih dari 58 juta orang.
- Dapur terverifikasi: 26.723 dari total 27.485 dapur.
- Tenaga kerja aktif: 1,03 juta orang.
- Pemasok lokal: 80.315 pemasok.
- Porsi UMKM dalam pemasok lokal: 82,83 persen.
- Realisasi anggaran 2026: Rp165 triliun.
- Efisiensi yang dilaporkan: Rp44 triliun.
Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan MBG. BGN menempatkan verifikasi data dan pengawasan sebagai dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Radar MBG dan LokaMBG Dukung Transparansi
BGN juga memperluas kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Upaya ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program di berbagai wilayah.
Untuk meningkatkan keterbukaan informasi, BGN mengembangkan Radar MBG yang memungkinkan masyarakat melihat menu harian.
Platform ini diharapkan memudahkan masyarakat memantau informasi mengenai makanan yang disediakan.
BGN juga mengembangkan LokaMBG sebagai platform belanja bahan baku. Sistem tersebut dirancang untuk mencegah penggelembungan harga (mark up) dan monopoli, mencatat transaksi, serta memperjelas asal produk.
Pengembangan kedua platform tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan MBG. BGN juga mendorong keterlibatan pemasok lokal, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
MBG Ditargetkan Menjangkau Wilayah 3T
Melalui transformasi MBG 2.0, BGN menargetkan tata kelola yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Penguatan keamanan pangan dan ketepatan sasaran juga menjadi bagian penting dari pembenahan program.
BGN turut menekankan pentingnya memastikan manfaat program menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Prioritas tersebut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Ke depan, penguatan pengawasan, pemanfaatan sistem digital, dan kolaborasi lintas sektor menjadi instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Efektivitas langkah tersebut akan bergantung pada konsistensi penerapan standar, ketepatan data, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. (*)
