Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) menjamin penghentian sementara ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan menghentikan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Layanan bagi siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya akan dialihkan ke dapur yang telah memenuhi persyaratan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola Program MBG. Langkah itu sekaligus memastikan seluruh makanan yang disalurkan memenuhi standar keamanan pangan.
“Kita pastikan apabila ada dapur yang ditangguhkan, maka penerima manfaat yang sebelumnya dilayani tidak akan kehilangan haknya. Kita berusaha agar layanan tersebut dapat ditutupi melalui dapur lain,” ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Pak Dar, Minggu (27/7).
Sebanyak 833 SPPG Belum Memenuhi Standar
BGN mencatat sebanyak 833 SPPG dihentikan sementara karena belum memenuhi sejumlah persyaratan teknis. Rinciannya meliputi 98 SPPG di Wilayah I (Sumatera), 311 SPPG di Wilayah II (Jawa dan Madura), serta 424 SPPG di Wilayah III yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Evaluasi menemukan sejumlah satuan pelayanan masih memiliki kekurangan pada aspek kebersihan, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), maupun standar operasional lain yang menjadi syarat penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Prioritaskan Keamanan Pangan
Sudaryono menegaskan penghentian sementara tersebut bukan untuk mengurangi jangkauan layanan MBG. Sebaliknya, kebijakan itu bertujuan menjaga kualitas makanan agar aman dikonsumsi oleh seluruh penerima manfaat.
“Ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kesehatan seseorang. Jadi bagian yang tidak memenuhi standar kebersihan, sanitasi, maupun persyaratan yang telah kita tetapkan, memang harus kita tangguhkan,” tegas Pak Dar.
Selanjutnya, BGN mengalihkan seluruh penerima manfaat dari SPPG yang ditangguhkan ke dapur lain yang telah memenuhi standar. Skema redistribusi itu diharapkan menjaga kelancaran distribusi makanan tanpa mengurangi mutu pelayanan.
“Intinya kita ingin memastikan menu disajikan dengan baik, standar kualitasnya bagus, anak-anak makan dengan baik, kebutuhan gizinya terpenuhi, dan ekonomi tetap berjalan. Kita ingin semua berjalan dengan baik,” ujar Pak Dar.
Evaluasi dan Pembinaan Terus Dilakukan
Selain melakukan redistribusi layanan, BGN terus mengevaluasi dan membina SPPG yang belum memenuhi ketentuan. Pendampingan tersebut diharapkan mempercepat pemenuhan seluruh standar operasional sehingga satuan pelayanan dapat kembali beroperasi.
Melalui langkah tersebut, BGN menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dengan mengutamakan keamanan pangan, kualitas layanan, serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat di seluruh Indonesia. (*)
