Jakarta, Javanusa—Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap tersangka kasus penyadapan ilegal, akses tanpa hak (illegal access), dan penghilangan data elektronik.
Komisi III menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan makar. DPR juga meminta kepolisian menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan langsung kesimpulan rapat dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Ia menegaskan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka merupakan tindakan makar.
“Komisi III DPR RI menegaskan tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.
DPR Minta Polisi Telusuri Keterlibatan Pihak Lain
Selain meminta penerapan pasal makar, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah kepolisian dalam mengungkap perkara tersebut.
Namun, Habiburokhman menegaskan pengusutan kasus tidak boleh berhenti pada penetapan para tersangka. Kepolisian perlu mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana tersebut.
Menurutnya, pengembangan penyidikan menjadi bagian penting untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.
Penegakan Hukum Harus Transparan dan Akuntabel
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya profesionalitas dalam menangani kasus penyadapan ilegal dan penghilangan data elektronik.
Komisi III meminta Kapolri beserta jajaran memastikan seluruh tahapan penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Proses tersebut juga harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kesimpulan rapat kerja tersebut, Komisi III DPR RI kembali menegaskan dukungannya terhadap pengungkapan perkara. DPR meminta kepolisian melanjutkan penyidikan sekaligus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. (*)
