Tanah Datar, Javanusa—Kerusakan serius akibat banjir bandang di Malalo dan sejumlah wilayah lain di Tanah Datar mendorong pemerintah pusat turun langsung ke lapangan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama jajaran kementerian, didampingi Bupati Tanah Datar Eka Putra, meninjau titik-titik terparah pada Senin (8/12/2025).
Kunjungan dimulai dari Mega Mendung, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, lokasi yang porak-poranda dan menyebabkan terputusnya jalur arteri penghubung Padang–Padang Panjang–Bukittinggi hingga ke Pekanbaru.
Dari sana, rombongan bergerak ke Nagari Padang Laweh Malalo, salah satu kawasan yang juga luluh lantak diterjang banjir bandang.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah pusat telah mengusulkan anggaran sekitar Rp 13 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana di Sumatera Barat, termasuk di Tanah Datar.
“Kita sudah mengusulkan khusus untuk Sumbar itu sekitar Rp 13 triliun. Nantinya akan dibuat usulan tertulis kepada Presiden,” ujarnya. Dalam kunjungan itu, ia juga meninjau jalan yang putus di Nagari Sumpur serta rumah-rumah hancur di Tanjung Sawah.
Ia menegaskan seluruh infrastruktur terdampak akan segera diperbaiki. “Sesuai arahan Presiden Prabowo, seluruh infrastruktur yang rusak akan dikerjakan ulang oleh pemerintah pusat,” katanya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyebut Kementerian PU telah menginventarisasi kerusakan di seluruh Sumbar, mulai dari jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten.
Kerusakan irigasi, gedung pemerintahan, rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas lainnya juga masuk dalam usulan anggaran tersebut.
“Totalnya sekitar Rp 13 triliun dan ini sudah disampaikan ke Presiden,” ujar Andre.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan menekankan pentingnya koordinasi di tingkat daerah.
Ia meminta seluruh OPD bergerak cepat mendata kerusakan untuk memastikan Tanah Datar memperoleh dukungan sesuai kebutuhan.
“Semua OPD agar aktif. BPBD agar mengoordinir penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Bupati.
Ia menambahkan, kemampuan daerah sangat terbatas untuk memulihkan fasilitas umum dan rumah warga tanpa dukungan pemerintah pusat. Karena itu, OPD diminta segera melengkapi dan mengirimkan proposal ke kementerian terkait.
Usai peninjauan, Bupati Eka Putra, Wakil Bupati Ahmad Fadly, Ketua DPRD Anton Yondra, Forkopimda, serta OPD dan relawan melanjutkan rapat evaluasi penanganan pascabencana di Posko Utama Lapangan Bola Nagari Batutaba. (*/red)
