MK Buka Peluang Parpol Tanpa Kursi di DPRD Ajukan Calon Kepala Daerah

Penulis -

Selasa, 20 Agustus 2024 - 15:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemohon yang diwakili oleh Said Salahudin selaku kuasa hukum saat pembacaan putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Selasa (20/8/2024). (Foto: Humas MK/Bayu)

Pemohon yang diwakili oleh Said Salahudin selaku kuasa hukum saat pembacaan putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Selasa (20/8/2024). (Foto: Humas MK/Bayu)

Jakarta, Javanusa—Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut, Mahkamah juga memberikan rincian ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota). Putusan perkara yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora ini dibacakan pada Selasa (20/8/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

Ketua MK Suhartoyo yang membacakan amar putusan tersebut menyampaikan Mahkamah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

  1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.
  2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 jiwa sampai dengan 6.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.
  3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 jiwa sampai dengan 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.
  4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.
Baca Juga :  Bawaslu Sumbar Perkuat Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Arsip Pemilu 2025

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:

  1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut.
  2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut.
  3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut.
  4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.

“Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Suhartoyo. (*)

Sumber: mkri.id

Berita Terkait

Lisda Hendrajoni Masuk Tim Khusus MPR RI, Siap Kawal Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Ribuan Data Pemilih Baru di Pessel Diverifikasi, Bawaslu Temukan 731 Belum Masuk DPT
120 Anggota DPR Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, PKS Terbanyak
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Akui Sudah Tak Sejalan dengan Perjuangan Partai
Aksi Jilid II Kader PPP Pessel, Desak Ketua DPW Sumbar Mundur jika Tak Mampu Selesaikan Kisruh
Bawaslu Campus Connect di UNP: Puadi Ajak Mahasiswa Perkuat Demokrasi Digital
SK Ketua Tak Sesuai Hasil Muscab, Kader PPP Pessel Gembok Sekretariat DPC
Cegah Politik Uang di Pemilu 2029, Bawaslu Sumbar Perkuat Komunitas Digital

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:33 WIB

Polda Sumbar Ungkap 11 Kasus TPPO, 13 Tersangka Diamankan dalam Sepekan

Jumat, 20 November 2026 - 19:27 WIB

Polres Dharmasraya Ungkap Dugaan TPPO di Sungai Rumbai, Perempuan Diduga Mucikari Diamankan

Jumat, 20 November 2026 - 14:10 WIB

Pria Asal Majalengka Tewas Terseret Ombak di Pantai Cermin Pariaman, Ditemukan 50 Meter dari Lokasi Kejadian

Jumat, 20 November 2026 - 10:24 WIB

Remaja 15 Tahun Hilang Tenggelam saat Mandi di Sungai Mega Permai Padang

Jumat, 20 November 2026 - 09:56 WIB

Jukir di Padang Diduga Jadi Mucikari TPPO, Raup Rp200 Ribu per Hari

Kamis, 19 November 2026 - 16:29 WIB

Kabar Baik bagi Korban Curanmor, Polda Sumbar Siapkan Pengembalian 14 Kendaraan

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Ini Sebaran Lokasinya

Berita Terbaru