Jakarta, Javanusa—Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perindustrian (RKAKL) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9).
Agus menjelaskan, pada 2025 Kemenperin memiliki pagu anggaran sebesar Rp 2,54 triliun. Namun, dengan adanya blokir anggaran senilai Rp 576,42 miliar, pagu efektif hanya Rp 1,96 triliun. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi anggaran telah mencapai 58,39 persen dari pagu efektif.
“Sebagian besar kegiatan baru terealisasi di semester II dan saat ini mayoritas program sedang dalam tahap penyelesaian fisik. Meski terbatas, kami terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan anggaran agar target pembangunan industri tercapai,” ujar Agus.
Anggaran 2026 Turun, Program Prioritas Tetap Jalan
Untuk tahun 2026, pagu anggaran Kemenperin ditetapkan sebesar Rp 2,50 triliun, turun 1,57 persen dari tahun sebelumnya. Dana tersebut dialokasikan untuk fungsi pendidikan sebesar Rp 685,9 miliar dan fungsi ekonomi Rp 1,82 triliun.
Program prioritas yang dirancang mencakup penguatan industri kecil dan menengah (IKM), hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri prioritas, akselerasi ekspor produk, serta peningkatan produktivitas berbasis inovasi dan teknologi.
Selain itu, Kemenperin juga mendorong percepatan industri hijau, penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, dan pembangunan kawasan industri.
Usulan Tambahan Anggaran Rp 1,46 Triliun
Agar target program bisa tercapai, Kemenperin mengusulkan tambahan anggaran Rp 1,46 triliun. Dengan tambahan ini, total pagu 2026 akan meningkat menjadi Rp 3,97 triliun.
Tambahan dana tersebut dialokasikan untuk 222 kegiatan strategis yang dinilai berdampak langsung pada percepatan pembangunan industri nasional.
Beberapa program yang akan dibiayai tambahan anggaran antara lain:
- Partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada Pameran Industri Internasional INNOPROM 2026 di Rusia.
- Pengadaan peralatan laboratorium pendukung penerapan SNI wajib.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan vokasi.
“Keikutsertaan Indonesia di INNOPROM 2026 merupakan langkah strategis memperkuat hubungan industri dengan Rusia. Ini melanjutkan kesuksesan Indonesia sebagai partner country Hannover Messe 2023 yang menghasilkan komitmen investasi Rp30 triliun dari 19 kerja sama,” jelas Agus.
Dorongan Dukungan DPR
Selain program internasional, alokasi tambahan juga akan digunakan untuk hilirisasi sumber daya alam, restrukturisasi mesin industri, sertifikasi IKM, hingga pelatihan vokasi.
Di hadapan Komisi VII DPR RI, Agus menegaskan pentingnya dukungan legislatif terhadap rencana kerja Kemenperin 2026.
“Kami berharap dukungan penuh DPR agar percepatan pembangunan industri nasional berjalan optimal. Industri adalah motor penggerak ekonomi kita, dan keberlanjutannya bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan legislatif,” pungkasnya. (*/red)
