Pessel, Javanusa—Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola perizinan dan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melakukan kunjungan kerja ke DPMPTSP Kota Padang Panjang.
Kegiatan yang dilakukan Jumat pada (26/9/2025) lalu itu bertujuan untuk berkoordinasi dan mempercepat penyelesaian eviden Monitoring Center for Prevention (MCSP) yang menjadi bagian dari penilaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala DPMPTSP Pessel Nuzirwan, menjelaskan kunjungan tersebut sangat strategis karena Kota Padang Panjang telah meraih nilai baik dalam penilaian MCSP KPK sebelumnya.
“Kami ingin belajar langsung dari praktik terbaik yang telah dilakukan Padang Panjang. Tujuannya agar penyusunan eviden kami bisa lebih tepat, terarah, dan sesuai dengan indikator yang dinilai oleh KPK,” ujar Nuzirwan.
Ia menambahkan saat ini Kabupaten Pessel masih dalam tahap penguatan tata kelola perizinan dan sistem pelayanan publik berbasis elektronik. Oleh sebab itu, perlu pembelajaran langsung dari daerah yang sudah terbukti berhasil membangun sistem pelayanan yang efektif dan akuntabel.
Dalam kunjungan tersebut, tim dari DPMPTSP Pessel juga melakukan peninjauan langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang Panjang, yang terletak berdampingan dengan kantor DPMPTSP setempat.
MPP tersebut telah memiliki 19 gerai layanan aktif, yang mencakup berbagai layanan lintas instansi.
Menurut Nuzirwan, pembentukan MPP di Pesisir Selatan menjadi kebutuhan mendesak mengingat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan terus meningkat.
“Kami berharap bisa mengadopsi model pelayanan seperti di Padang Panjang. Pessel memiliki potensi besar dalam investasi, tinggal bagaimana kita memfasilitasi kemudahan layanan yang memadai,” katanya.
Ia juga menyampaikan keunggulan geografis Pessel, yang memiliki sektor pariwisata, kelautan, dan pertanian yang menjanjikan, perlu didukung oleh sistem pelayanan investasi yang terintegrasi.
“Investasi tidak akan masuk jika sistem layanan kita lambat dan tidak pasti. Di sinilah pentingnya sinergi antara MPP dan DPMPTSP,” ujar Nuzirwan.
Kepala DPMPTSP Kota Padang Panjang, Drs. Zulkifli, M.Si, menyambut baik kunjungan dari Kabupaten Pesisir Selatan.
Ia menyatakan pihaknya siap berbagi pengalaman, terutama dalam hal pengumpulan eviden MCSP, pemanfaatan aplikasi OSS-RBA, dan pembentukan layanan terpadu di MPP.
“Keberhasilan kami bukan semata karena infrastruktur, tapi juga komitmen pimpinan daerah dan sinergi lintas sektor. Penyusunan eviden MCSP menuntut kedisiplinan data dan kolaborasi aktif dari semua unit kerja,” jelas Zulkifli.
Ia juga menambahkan pelayanan di MPP Padang Panjang terus berkembang.
“Saat ini kami sudah membuka 19 gerai dengan pelayanan unggulan, termasuk layanan PKKPR NB dan pendampingan OSS-RBA yang sangat dibutuhkan pelaku usaha,” katanya.
Zulkifli menyarankan agar DPMPTSP Pessel segera menyusun roadmap pembentukan MPP dengan pendekatan kolaboratif, melibatkan OPD teknis, kementerian/lembaga vertikal, dan tentunya pelaku usaha lokal.
Kunjungan ini diharapkan menjadi pemicu percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik di Pessel, khususnya dalam memenuhi indikator-indikator penilaian KPK melalui MCSP.
Eviden yang lengkap dan akurat akan memperkuat transparansi serta mempercepat pencapaian target pelayanan yang berkualitas.
Sebagai informasi, MCSP merupakan sistem penilaian yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau dan mengevaluasi implementasi program pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah secara sistemik dan berkelanjutan.
Eviden yang dikumpulkan mencakup dokumen, laporan, dan bukti fisik maupun digital terkait pelayanan perizinan, investasi, keterbukaan informasi, serta inovasi pelayanan yang mendukung good governance.
DPMPTSP Pessel menargetkan seluruh eviden MCSP dapat diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh KPK.
Untuk itu, kolaborasi antar daerah seperti ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat pencapaian indikator reformasi.
Dengan adanya pembelajaran langsung dari daerah yang lebih maju, diharapkan Kabupaten Pessel dapat memperkuat daya saing daerah, menarik investasi yang lebih luas, dan menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (yoniks)
