Jakarta, Javanusa—Pemerintah terus memperluas akses listrik nasional sepanjang 2025 sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi.
Kapasitas listrik nasional tercatat meningkat sekitar 7 gigawatt (GW) menjadi 107,51 GW, dari sebelumnya 100,65 GW pada 2024. Capaian ini memperkuat agenda swasembada energi dalam Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Peningkatan kapasitas tersebut sekaligus menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Listrik dinilai sebagai infrastruktur dasar yang mendorong investasi, industri, dan pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, penambahan kapasitas listrik ke depan harus sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kebutuhan listrik akan terus meningkat seiring ekspansi industri dan investasi.
“Dalam analisa kami di tahun 2026, kita harus genjot. Karena seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun ini,” ujar Bahlil.
Bahlil menambahkan, ketersediaan listrik yang andal menjadi salah satu faktor utama dalam menarik investasi baru. Kondisi tersebut dinilai krusial untuk menjaga daya saing ekonomi nasional.
Tren Kapasitas Listrik Terus Meningkat Sejak 2020
Secara historis, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional menunjukkan tren kenaikan konsisten sejak 2020. Pada tahun tersebut, kapasitas listrik tercatat sebesar 72,75 GW dan meningkat menjadi 74,53 GW pada 2021.
Pertumbuhan signifikan terjadi pada 2022 dengan capaian 83,81 GW. Tren positif berlanjut hingga 2023, ketika kapasitas listrik nasional mencapai 91,17 GW, sebelum akhirnya melonjak pada 2025.
Kenaikan berkelanjutan ini mencerminkan kesinambungan kebijakan pembangunan ketenagalistrikan. Pemerintah juga menyesuaikan pembangunan pembangkit dengan proyeksi kebutuhan jangka panjang.
Konsumsi Listrik Per Kapita Lampaui Target
Pemerintah menargetkan konsumsi listrik per kapita sebesar 1.464 kilowatt hour (kWh) pada 2025. Realisasi konsumsi justru melampaui target, mencapai 1.584 kWh atau 108,2 persen dari sasaran.
Pencapaian tersebut menandakan meningkatnya aktivitas ekonomi dan penggunaan listrik rumah tangga. Selain itu, pemerataan akses listrik dinilai semakin membaik, termasuk di wilayah tertinggal dan terpencil.
“Kalau konsumsi naik, artinya terjadi pertumbuhan permintaan yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, terjadi pemerataan,” kata Bahlil.
Program Listrik Desa dan BPBL Jadi Penopang
Bahlil menjelaskan, peningkatan konsumsi listrik per kapita tidak terlepas dari keberhasilan Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Sepanjang 2025, Program Listrik Desa direalisasikan di 1.516 lokasi.
Program tersebut menjangkau sebanyak 77.616 pelanggan baru di berbagai daerah. Sementara itu, hingga 31 Desember 2025, program BPBL telah melayani 205.968 rumah tangga.
Program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses listrik juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.
Ke depan, Pemerintah menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan sektor ketenagalistrikan nasional. Peningkatan kapasitas pembangkit akan mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Pemerintah juga menargetkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan energi, dan ketahanan jangka panjang. (*/red)
