Pessel, Javanusa—Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Novermal melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) guna mempercepat penanganan kerusakan sungai dan jaringan irigasi yang terdampak bencana banjir di Pessel.
Koordinasi tersebut berlangsung di Kantor BWSS V, Padang, Selasa (20/1/2026) dan dilaksanakan atas arahan Kepala Balai.
Dalam pertemuan itu, Novermal diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Program BWSS V, Liria Gusesha bersama jajaran fungsional sumber daya air.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Iskandar Mukmin selaku Jafung Sumber Daya Air (SDA) Ahli Madya, serta Ricky Rinaldo dan Arrahmat Taufik yang masing-masing menjabat Jafung SDA Ahli Pertama.
Dalam kesempatan tersebut, Novermal menyampaikan kondisi terkini sejumlah sungai dan daerah irigasi di Pessel yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir.
Ia menegaskan penanganan yang cepat dan terukur sangat dibutuhkan agar tidak mengganggu aktivitas pertanian serta keselamatan masyarakat.
Menurut Novermal, keberadaan irigasi dan sungai memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi petani yang menggantungkan sumber penghidupan dari sektor pertanian.
“Irigasi dan sungai merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Jika kerusakan dibiarkan berlarut-larut, dampaknya akan langsung dirasakan oleh ekonomi warga,” ujar Novermal.
Menanggapi hal tersebut, PPK Perencanaan Program BWSS V, Liria Gusesha menjelaskan hingga saat ini BWSS V telah menerima sebanyak 103 usulan Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan kabupaten, termasuk dari Pesisir Selatan.
Selain itu, tujuh sungai di wilayah tersebut juga telah dilakukan survei lapangan untuk ditindaklanjuti. Liria menambahkan, Balai Sungai masih membuka ruang bagi pengajuan usulan baru terkait penanganan irigasi dan sungai.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pesisir Selatan agar segera berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK) Provinsi Sumatera Barat guna mempercepat proses administrasi dan perencanaan.
“Seluruh irigasi dan sungai yang rusak akibat bencana akan diupayakan penanganannya melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” kata Liria.
Ia juga menyebutkan apabila keterbatasan anggaran menjadi kendala, maka pelaksanaan perbaikan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan tingkat kerusakan.
Dalam pertemuan tersebut, Novermal secara khusus menyoroti proyek irigasi Lubuk Buaya di Kecamatan Linggo Sari Baganti, yang dinilai telah lama mangkrak.
Menurutnya, kondisi proyek yang belum tuntas itu kerap memicu banjir karena limpasan air dari bagian atas bendungan mengarah langsung ke permukiman warga.
“Proyek irigasi Lubuk Buaya ini sudah terlalu lama tidak selesai. Setiap terjadi hujan dan banjir, limpasan air berdampak langsung ke rumah masyarakat. Saya berharap persoalan ini menjadi perhatian serius dan segera ditangani,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Novermal berharap, melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan Balai Sungai, proses pemulihan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. (yoniks)
