Jakarta, Javanusa—Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan baru. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Astra membangun 3.250 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) desil 1–4 pada 2026. Kolaborasi ini menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan terendah agar tepat sasaran.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri PKP dan jajaran Astra di Jakarta, Kamis (19/2/2026). Pemerintah memastikan pendataan penerima dilakukan berbasis data resmi agar akurat dan terukur.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut dukungan Astra sebagai kontribusi signifikan sektor swasta. Ia menilai kolaborasi ini memperkuat percepatan penyediaan hunian layak.
“Ini komitmen CSR dari perusahaan terbesar tahun 2026 untuk mendukung penyediaan hunian bagi MBR. Terima kasih kepada Astra atas dukungannya terhadap Program 3 Juta Rumah,” kata Maruarar.
Program 3 Juta Rumah merupakan agenda prioritas pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan nasional. Berdasarkan data Kementerian PKP, kebutuhan rumah layak masih menyasar kelompok desil terbawah.
Fokus Penerima Desil 1–4
Maruarar menegaskan, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan lokasi dan penerima manfaat. Skema ini memastikan bantuan menyasar masyarakat desil 1–4.
Pendekatan berbasis data dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih bantuan. Selain itu, verifikasi lapangan akan melibatkan pemerintah daerah.
Rincian 3.250 Unit: Renovasi dan Rumah Baru
Komisaris Utama PT Astra International Tbk, Prijono Sugiarto, menjelaskan komposisi bantuan. Dari total 3.250 unit, sebanyak 2.500 unit dialokasikan untuk renovasi dan perbaikan sanitasi.
Sementara itu, 750 unit lainnya berupa pembangunan rumah baru. Skema ini menyesuaikan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Sebelumnya, pada 2025 Astra juga berkomitmen membangun 1.000 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 250 unit dibangun di Kabupaten Garut dan Kabupaten Banyumas.
Sebanyak 198 unit telah rampung dibangun. Adapun 52 unit masih dalam proses dan ditargetkan selesai akhir Maret 2026.
Program ini juga mendorong gentengisasi dengan melibatkan UMKM produsen genteng lokal. Dengan demikian, dampaknya tidak hanya pada penerima rumah, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat setempat.
Pemerintah berharap sinergi ini mempercepat penyediaan hunian layak. Kolaborasi negara dan dunia usaha dinilai menjadi kunci menekan backlog perumahan nasional secara berkelanjutan. (*/red)
