Pasbar, Javanusa—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat mempercepat perbaikan infrastruktur lahan pertanian yang rusak akibat bencana alam, terutama kategori kerusakan ringan.
Bupati Pasaman Barat melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat, Afdal menyampaikan pekerjaan tersebut dilakukan secara swakelola. Kegiatan berlangsung di dua kecamatan, yaitu Ranah Batahan dan Talamau.
“Pengerjaan hingga kemarin progresnya telah mencapai 26 persen,” ujar Afdal.
Sebaran Perbaikan di Dua Kecamatan
Afdal menjelaskan, perbaikan di Kecamatan Ranah Batahan mencakup lahan seluas 95 hektare. Lahan tersebut tersebar pada lima kelompok tani.
Sementara itu, pengerjaan di Kecamatan Talamau menjangkau 77 hektare lahan milik tiga kelompok tani.
Secara keseluruhan, pemerintah daerah menangani perbaikan lahan sawah rusak ringan seluas 172 hektare. Kegiatan ini dilakukan melalui konstruksi Optimalisasi Lahan (Oplah).
Anggaran dan Dukungan Pemerintah
Afdal menegaskan pemerintah daerah terus mempercepat pengerjaan sesuai instruksi Menteri Pertanian. Langkah ini bertujuan memulihkan produktivitas pertanian setelah bencana.
Untuk optimalisasi lahan terdampak bencana, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 juta per hektare. Total anggaran kegiatan ini mencapai sekitar Rp946 juta.
Selain itu, pemerintah juga mengerjakan optimalisasi lahan nonrawa atau reguler seluas 754 hektare. Kegiatan ini didukung anggaran sekitar Rp4,147 miliar.
Pemerintah turut membangun infrastruktur pendukung berupa konservasi air melalui 10 unit dam parit. Total anggaran pembangunan tersebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Dampak Bencana dan Tambahan Usulan
Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sekitar Rp6,293 miliar untuk penanganan dampak bencana sektor tanaman pangan di Pasaman Barat. Dana tersebut disalurkan melalui pemerintah provinsi kepada kelompok tani terdampak.
Anggaran itu difokuskan untuk mendukung optimalisasi lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan akibat bencana.
Diketahui, bencana alam pada akhir November 2025 menyebabkan sejumlah lahan pertanian di Pasaman Barat terdampak banjir dan lumpur.
Selain penanganan yang berjalan, Pemkab Pasaman Barat juga mengusulkan tambahan kegiatan ke Kementerian Pertanian. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh bupati saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah se-Indonesia pada 20 April 2026.
Usulan tambahan mencakup rehabilitasi lahan sawah rusak sedang seluas 48 hektare dan rusak berat 50 hektare. Selain itu, pemerintah mengusulkan pembangunan lima unit dam parit serta rehabilitasi 20 unit jaringan irigasi tersier. (*/red)
