Padang, Javanusa—Pengawasan BBM subsidi di Sumatera Barat kembali menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), terungkap sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi yang ditemukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.
Rakor yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026), dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumbar, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rakor tersebut, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar mengungkap sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi.
Modus yang ditemukan antara lain penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki modifikasi, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Pemko Padang Dorong Penyempurnaan Pengawasan
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang terhadap penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berhak.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly Amran.
Fadly Amran menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu terus diperkuat. Menurutnya, antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah, termasuk di Kota Padang.
Ia juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup berbagai celah penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di SPBU.
Mahyeldi Tekankan Pengawasan dan Koordinasi Daerah
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan pentingnya penguatan pengawasan di seluruh daerah agar subsidi energi yang diberikan pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama unsur terkait meningkatkan koordinasi serta pengawasan lapangan guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
BPH Migas Kaji Penguatan Sistem Digital
Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah pengawasan yang dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.
Menurutnya, pengawasan yang berjalan selama ini berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan. Kondisi tersebut sekaligus mengindikasikan berkurangnya praktik penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
“BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” ujar Chrisnawan Anditya.
Pertamina Pastikan Stok BBM Sumbar Aman
Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan stok BBM di Sumbar berada dalam kondisi aman.
Ia menyebut konsumsi solar subsidi menurun signifikan setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan. Selain itu, antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Fakhri Rizal Hasibuan.
Melalui rakor tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. (*/red)
