Padang, Javanusa—Tim Satuan Tugas (Satgas) pemerintah pusat melakukan monitoring penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD), sekaligus meninjau pembangunan hunian tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Rombongan dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan.
Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.
Kota Padang Dinilai Cepat Pulih Pascabencana
Kota Padang dinilai tim monitoring TKD dari pemerintah pusat sebagai daerah model yang sangat berhasil dan menjadi percontohan dalam kecepatan pemulihan pascabencana.
Berdasarkan dasbor pemantauan Satgas Pusat yang mengukur 38 indikator, progres penanganan pascabencana di Kota Padang menunjukkan kemajuan yang sangat baik dan terstruktur.
Berbagai indikator menunjukkan perkembangan yang positif. Di antaranya pembangunan hunian tetap dan hunian sementara, penyaluran dana tunggu hunian, distribusi bantuan sosial, pemulihan lahan pertanian, hingga rehabilitasi dan normalisasi sungai.
Kota Padang juga memegang target pembangunan Huntap terbesar di Sumatera Barat, yakni lebih dari 500 unit atau sekitar seperempat dari total kebutuhan Huntap di provinsi tersebut.
Program tersebut didukung perencanaan pemerintah daerah, pembiayaan melalui TKD tambahan senilai Rp371,85 miliar, serta kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Di kawasan Huntap Bumi Perkemahan Pramuka sendiri, pemerintah merencanakan pembangunan 340 unit. Sebanyak 39 unit kini memasuki tahap penyelesaian akhir dan ditargetkan selesai pada akhir bulan ini.
Mendagri Apresiasi Solidaritas Kota Padang
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan pemerintah pusat mengapresiasi capaian Sumatera Barat, terutama Kota Padang, dalam percepatan proses pemulihan pascabencana.
“Kita mengucapkan apresiasi, Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang sebagai salah satu provinsi yang cukup cepat pulih di dalam pascabencana ini, dilihat dari berbagai indikator. Kami di pusat memiliki dasbor yang memonitor hampir 38 indikator dan Sumbar termasuk salah satu yang cukup bagus, termasuk juga Padang,” ujar Kastorius.
Menurutnya, besarnya target pembangunan Huntap di Kota Padang menuntut perencanaan yang matang. Dari hasil peninjauan, pemerintah pusat menilai pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
“Khusus di Padang, target dari pendirian Huntap itu cukup besar di seluruh provinsi, sebanyak 500-an lebih. Seperempat dari seluruh provinsi ada di Kota Padang. Maka memang melihat tadi keterangan dari Pak Sekda, terima kasih Pak Sekda, nampaknya dari perencanaannya sudah sangat bagus sekali, baik dari segi target maupun dari kondisi sekarang yang sudah kita lihat,” katanya.
Selain keberhasilan pemulihan, Kastorius juga menyampaikan apresiasi Menteri Dalam Negeri terhadap kepedulian Pemerintah Kota Padang yang turut membantu daerah lain yang terdampak bencana.
“Dan juga Bapak Mendagri sangat mengapresiasi Kota Padang dengan semangat solidaritasnya. Karena Kota Padang juga sebagai yang terdampak dan mendapatkan TKD tambahan, menyumbang ke provinsi yang terdampak berat di Aceh. Ya, sumbangan Kota Padang itu saya kira ada Rp5 miliar dan disumbangkan ke tiga kabupaten di Aceh,” ujarnya.
Penggunaan TKD Tambahan Terus Diawasi
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan menyebut Kota Padang telah menerima tambahan TKD sebesar Rp371,85 miliar.
Menurut Horas, hasil monitoring menunjukkan progres pelaksanaan program berjalan baik, termasuk pengadaan lahan Huntap yang dibiayai melalui anggaran tersebut.
“Padang telah menerima TKD tambahan yang besarnya Rp371,85 miliar. Dan ini kami sudah melihat progres dan juga persiapannya cukup bagus. Termasuk juga sebenarnya untuk pengadaan lahan Huntap ini nantinya dibiayai dari TKD tambahan ini. Jadi kami apresiasi untuk Pemko Padang karena bisa bersinergi,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah pusat akan terus memantau realisasi penggunaan TKD tambahan agar seluruh anggaran tepat sasaran dan mampu mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Maka nanti kami akan melihat apakah semuanya sudah tepat sasaran dan tentunya TKD tambahan ini bisa melakukan realisasi percepatan, karena sangat ditunggu oleh masyarakat,” pungkas Horas. (*)
