Bali, Javanusa—Pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata Bali melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian dan lembaga.
Langkah ini penting untuk mengatasi persoalan sampah, kepadatan wisatawan, tata ruang, hingga pengembangan wisata kapal pesiar agar daya saing Bali sebagai destinasi kelas dunia tetap terjaga.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan pokja lintas kementerian/lembaga guna menentukan prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang dapat segera direalisasikan di Bali.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7).
Menurut Widiyanti, koordinasi lintas sektor dibutuhkan agar proyek yang paling mendesak dapat segera diprioritaskan.
Berdasarkan kajian World Bank yang diterima Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Bali membutuhkan penguatan infrastruktur pada sektor energi, pengelolaan sampah, transportasi, air bersih, sanitasi, hingga fasilitas pendukung pariwisata. Nilai investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 16,4-24,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.
“Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya Bapak (Menko) dapat mengarahkan agar ada pembentukan kelompok kerja untuk mereview ini secara bersama. Mana yang benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan, dan dapat segera kita eksekusi,” kata Menpar Widiyanti.
Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas
Selain pembangunan infrastruktur, Menpar menegaskan pengelolaan sampah menjadi pekerjaan mendesak untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata internasional.
Kemenpar mengusulkan percepatan remediasi sampah laut, pemetaan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung agar tidak memunculkan timbulan sampah baru, serta pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di kawasan wisata dan desa wisata.
Widiyanti juga mengakui penerapan kebijakan pemilahan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) masih menghadapi sejumlah kendala. Karena itu, kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.
Sebagai bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan, Kemenpar telah menjalankan sejumlah program, seperti Gerakan Wisata Bersih, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, pendampingan pelaku usaha pariwisata, serta penilaian kinerja lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
Pemerataan Wisata dan Penataan Ruang
Kementerian Pariwisata juga terus mendorong pemerataan kunjungan wisata melalui program 4B yang meliputi Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur. Program ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan wisatawan yang selama ini terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Di sisi lain, percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi perhatian utama.
Saat ini baru 28 RDTR yang telah terhubung dengan OSS dari target 73 RDTR. Integrasi tersebut diharapkan dapat mengendalikan alih fungsi lahan hijau yang tidak sesuai dengan peruntukan pembangunan kawasan wisata.
“Pendukungan kami lebih di hilir karena kami juga sedang menata perizinan berusaha untuk usaha akomodasi. Nantinya, usaha yang tidak memiliki NIB dan KBLI yang sesuai tidak dapat dipasarkan melalui online travel agent. Perizinan tata ruang menjadi prasyarat penerbitan NIB dan KBLI sehingga seluruh proses tersebut saling berkaitan,” ujar Widiyanti.
Wisata Kapal Pesiar Dinilai Berpotensi Besar
Widiyanti juga menilai wisata kapal pesiar berpeluang menjadi mesin pertumbuhan baru bagi pariwisata Bali. Saat ini, Pulau Dewata telah memiliki Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai lokasi sandar kapal pesiar.
Ia berharap sinergi antarkementerian dan lembaga mampu mempercepat pembangunan infrastruktur. Sekaligus memperkuat tata kelola kawasan wisata sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
“Bagaimana menjaga Bali tetap bisa bertumbuh secara berkelanjutan dan merata. Kolaborasi dan sinergi akan menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada,” tutur Menpar.
AHY: Infrastruktur Jadi Fondasi Masa Depan Bali
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tiga langkah utama untuk mendukung pengembangan pariwisata Bali.
Pertama, menyusun masterplan dispersi wisatawan agar kunjungan tidak lagi terpusat di Bali Selatan. Kedua, mempercepat pengembangan destinasi di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat untuk memperluas dampak ekonomi.
Ketiga, mengintegrasikan pengembangan destinasi dengan konektivitas, layanan dasar, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Saya rasa kita semua sepakat bahwa infrastruktur menjadi kunci solusi atas berbagai permasalahan yang ada sekaligus fondasi pengembangan Bali ke depan. Kita pastikan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mampu membuka peluang ekonomi baru. Bali juga harus menjadi model pengembangan pariwisata bagi wilayah Indonesia lainnya,” kata Agus.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Gubernur Bali I Wayan Koster. Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani, serta Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Reza Pahlevi. (*)
