Padang, Javanusa—Inflasi tahunan Sumatera Barat (Sumbar) melandai menjadi 3,50 persen pada September 2026. Meski demikian, tekanan harga dalam sebulan terakhir justru meningkat, terutama akibat kenaikan harga cabai merah.
Data tersebut menunjukkan inflasi Sumbar secara tahunan turun dari 3,76 persen pada Agustus 2026. Angka September juga kembali masuk dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Namun, secara bulanan, inflasi Sumbar naik cukup signifikan. Inflasi September tercatat 0,60 persen, sedangkan pada Agustus hanya 0,18 persen.
Secara kumulatif sejak Januari hingga September 2026, inflasi Sumbar mencapai 1,83 persen.
Cabai Merah hingga Telur Tekan Inflasi Tahunan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumbar, M Abdul Majid Ikram, menjelaskan penurunan inflasi tahunan mendapat dukungan dari sejumlah komoditas pangan.
Cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras menjadi komoditas yang mengalami deflasi. Ketiganya membantu menahan laju kenaikan harga sepanjang tahun.
“Secara tahunan, cabai merah mengalami deflasi dengan andil sebesar -0,23 persen (yoy), sementara bawang merah mencatat deflasi -0,16 persen (yoy). Selain itu, telur ayam ras mengalami deflasi dengan andil -0,03 persen,” ujar Majid dalam siaran pers.
Secara tahunan, cabai merah memberikan andil deflasi sebesar 0,23 persen. Bawang merah menyumbang 0,16 persen, sedangkan telur ayam ras sebesar 0,03 persen.
Meski begitu, beberapa komoditas masih memberikan tekanan terhadap inflasi. Daging ayam ras, emas perhiasan, dan beras menjadi penyumbang utama.
Ketiga komoditas tersebut masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,31 persen, 0,30 persen, dan 0,23 persen.
Kenaikan harga daging ayam ras berkaitan dengan meningkatnya biaya produksi. Salah satu pemicunya ialah kenaikan harga bahan baku pakan.
Sementara itu, harga beras terdorong oleh penurunan produksi. Kerusakan lahan sawah pascabencana serta terbatasnya pasokan dari luar daerah turut memengaruhi kondisi tersebut.
Harga Cabai Merah Dorong Inflasi Bulanan
Berbeda dengan tren tahunan, inflasi Sumbar pada September 2026 meningkat secara bulanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi sumber tekanan terbesar.
Cabai merah menjadi komoditas dengan kontribusi paling besar terhadap inflasi bulanan. Komoditas tersebut memberikan andil 0,47 persen terhadap inflasi September.
Menurut Majid, kenaikan harga cabai merah berkaitan dengan meningkatnya pengiriman komoditas tersebut ke luar Sumbar.
Kondisi itu terjadi ketika produksi cabai merah secara nasional mengalami penurunan. Gangguan pasokan juga muncul dari sejumlah wilayah yang terdampak erupsi dan kebakaran hutan dan lahan.
Serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) di sejumlah sentra produksi turut memengaruhi ketersediaan cabai.
Selain cabai merah, daging ayam ras, beras, cabai hijau, dan ikan cakalang juga mendorong inflasi bulanan. Masing-masing komoditas memberikan andil sebesar 0,03 persen.
Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga sehingga menahan laju inflasi lebih tinggi.
Komoditas tersebut antara lain emas perhiasan, cabai rawit, angkutan udara, jengkol, dan kentang.
Harga cabai rawit turun seiring bertambahnya area budidaya di sejumlah sentra produksi. Sementara itu, tarif angkutan udara mengalami penurunan setelah permintaan kembali normal pascaperiode liburan.
Harga emas perhiasan juga terkoreksi setelah sebelumnya mengalami kenaikan signifikan mengikuti pergerakan harga emas dunia.
Pasaman Barat Catat Inflasi Bulanan Tertinggi
Pergerakan inflasi tidak sama di seluruh wilayah Sumbar. Seluruh kabupaten dan kota yang menjadi sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat mengalami inflasi pada September 2026.
Kabupaten Pasaman Barat mencatat inflasi bulanan tertinggi, yakni 1,11 persen. Kabupaten Dharmasraya menyusul dengan 1,03 persen.
Selanjutnya, Kota Bukittinggi mencatat inflasi 0,98 persen dan Kota Padang sebesar 0,33 persen.
Untuk inflasi tahunan, Kabupaten Dharmasraya berada di posisi tertinggi dengan angka 4,42 persen. Pasaman Barat menyusul 3,56 persen, Bukittinggi 3,43 persen, dan Padang 3,33 persen.
Sementara itu, secara kumulatif Januari hingga September 2026, Dharmasraya kembali mencatat angka tertinggi sebesar 3,76 persen.
Kota Bukittinggi mencatat inflasi kumulatif 2,37 persen. Berikutnya Kota Padang 1,57 persen dan Pasaman Barat 1,49 persen.
TPID Perkuat Pengendalian Harga Cabai
Kenaikan harga cabai merah menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan Bulog memperkuat berbagai langkah stabilisasi pasokan dan harga.
Operasi pasar serta Gerakan Pangan Murah (GPM) terus dilakukan dengan menerapkan prinsip 5 Tepat. Prinsip tersebut mencakup tepat waktu, lokasi, komoditas, jumlah, dan sasaran.
Langkah itu bertujuan menjaga harga tetap terjangkau sekaligus memastikan pasokan pangan tersedia bagi masyarakat.
Kerja Sama Antar Daerah (KAD) berbasis neraca pangan juga terus diperkuat. Salah satu bentuknya berupa fasilitasi business matching antara petani, off-taker, dan mitra logistik.
Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga kecukupan pasokan sekaligus mengurangi tekanan harga antardaerah.
Hasil pemantauan TPID menunjukkan stok cabai merah di sejumlah sentra produksi masih mencukupi. Alahan Panjang, Kabupaten Solok, menjadi salah satu wilayah yang memiliki pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tambahan pasokan dari Jawa Tengah juga membantu meningkatkan ketersediaan cabai merah di pasar. Kondisi ini diharapkan dapat menahan tekanan inflasi dalam periode berikutnya.
Selain menjaga pasokan, pemerintah memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas hortikultura. Pengembangan urban farming dan pemberdayaan kelompok tani champion cabai merah juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
BI Waspadai Risiko Inflasi ke Depan
Majid memperkirakan inflasi Sumatera Barat masih berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy).
Meski demikian, sejumlah risiko tetap perlu mendapat perhatian. Kenaikan harga pangan dan energi global menjadi salah satu faktor yang dapat kembali mendorong tekanan inflasi.
Cuaca ekstrem dan bencana alam juga berpotensi mengganggu produksi pangan. Hambatan distribusi serta keterbatasan pasokan antardaerah menjadi risiko lain yang perlu diantisipasi.
Selain itu, disparitas harga antarwilayah dapat mendorong aliran keluar komoditas dari Sumbar. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan pasokan di pasar lokal.
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga perlu dicermati. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi sekaligus memicu imported inflation.
Dengan berbagai risiko tersebut, koordinasi pengendalian harga dan penguatan pasokan pangan menjadi faktor penting untuk menjaga inflasi Sumbar tetap terkendali. (*)
