Pessel, Javanusa—Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 89 wali nagari terpilih untuk masa jabatan 2026-2034.
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Painan Convention Center (PCC), Kecamatan IV Jurai, Senin (16/11) tersebut, menjadi momentum bagi daerah itu dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pembangunan nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak yang digelar pada 21 Oktober 2026 lalu. Dan turut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Zainal Arifin, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, seluruh camat, serta para tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Hendrajoni menegaskan jabatan wali nagari merupakan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Ia meminta seluruh wali nagari yang baru dilantik segera menyatukan kembali masyarakat setelah perbedaan pilihan dalam Pilwana.
“Setelah Pilwana selesai, tidak ada lagi kelompok pendukung dan kelompok yang tidak mendukung. Seluruh masyarakat adalah warga yang harus dilayani dengan adil, tanpa membedakan pilihan politiknya. Wali nagari harus mampu merangkul semua pihak dan membangun kebersamaan demi kemajuan nagari,” tegas Hendrajoni.

Menurutnya, seorang wali nagari tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi pemimpin masyarakat yang mampu menghadirkan rasa keadilan, menjaga persatuan, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Hendrajoni juga mengingatkan agar seluruh program pembangunan nagari diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Lima program unggulan daerah, yakni Nagari Kanyang, Nagari Sehat, Nagari Pandai, Nagari Mangaji, dan Nagari Sejahtera, harus diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, program Nagari Kanyang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Nagari Sehat mendorong peningkatan kualitas kesehatan, Nagari Pandai memperluas akses pendidikan, Nagari Mangaji memperkuat kehidupan keagamaan, sedangkan Nagari Sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Nagari merupakan garda terdepan pembangunan daerah. Karena itu, keberhasilan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintahan nagari mampu mengelola potensi, menyusun program, dan melibatkan masyarakat secara aktif,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik dan ekonomi, Hendrajoni juga mengingatkan pentingnya menjaga adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Menurutnya, wali nagari harus mampu membangun hubungan harmonis dengan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda, serta seluruh unsur masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, Hendrajoni mendorong wali nagari mengoptimalkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) melalui penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari), pengelolaan potensi lokal, serta pengembangan objek wisata nagari.
Ia juga meminta agar digitalisasi administrasi pemerintahan segera diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas pemerintahan. Terkait pengelolaan keuangan, ia mengingatkan agar Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Nagari (ADD) digunakan sesuai ketentuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Hendrajoni juga menargetkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari disusun melalui musyawarah paling lambat tiga bulan setelah pelantikan. Para wali nagari juga diminta mendukung program strategis pemerintah pusat, seperti Koperasi Desa Merah Putih, penguatan ketahanan pangan, pencegahan dan penanganan stunting, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Seluruh program tersebut diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing nagari.
Di bidang sosial kemasyarakatan, Hendrajoni mengimbau wali nagari meningkatkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Persoalan orgen tunggal yang berlangsung hingga larut malam, kafe remang-remang, perjudian, sabung ayam, narkoba, serta penyakit masyarakat lainnya harus menjadi perhatian bersama.
Ia juga mengajak para istri wali nagari untuk berperan aktif dalam menggerakkan 10 Program Pokok PKK, termasuk mendukung pembinaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Keterlibatan keluarga dan kaum perempuan dinilai penting dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesehatan, serta membangun kesejahteraan masyarakat nagari.

Sementara itu, Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, menyampaikan ucapan selamat kepada 89 wali nagari yang telah resmi menerima amanah masyarakat. Ia berharap momentum pelantikan menjadi awal pengabdian yang membawa perubahan positif bagi pemerintahan dan kehidupan masyarakat di masing-masing nagari.
“Selamat kepada seluruh wali nagari yang hari ini telah dilantik. Jabatan ini bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan tentunya kepada Allah SWT. Jalankan tugas dengan tulus, jujur, serta utamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” pesannya.
Darmansyah juga mengingatkan agar wali nagari membangun komunikasi yang baik dengan seluruh unsur masyarakat, termasuk lembaga Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan kelompok perempuan. Menurutnya, pemerintahan nagari akan berjalan lebih baik apabila setiap keputusan penting dibangun melalui musyawarah dan melibatkan aspirasi masyarakat.
Sebagai Ketua DPRD yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, Darmansyah berharap pemerintah nagari dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, disiplin, dan bertanggung jawab. Ia juga mendorong wali nagari agar tidak ragu menyampaikan kebutuhan pembangunan nagari kepada pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Sekkab Pesisir Selatan, Zainal Arifin, juga menekankan wali nagari perlu memahami tugas administratif, mematuhi regulasi, serta membangun koordinasi yang efektif dengan pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait.
“Setiap wali nagari harus mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah menjadi program kerja yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat. Perencanaan harus dilakukan secara matang, pelaksanaan harus mengikuti ketentuan, dan hasil pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program hanya bagus dalam dokumen, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Melalui pelantikan 89 wali nagari tersebut, ia berharap akan terbangun semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. (naurah/webtorial)






