Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, Menhaj: BPIH Akan Dihitung Secara Cermat

Penulis -

Jumat, 10 Juli 2026 - 20:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menhaj RI Mochamad Irfan Yusuf saat membuka Evaluasi Penguatan Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin Tahun 1447 H/2026 M di Banjarbaru, Kamis (9/7/2026). (Foto: Kemenhaj)

Menhaj RI Mochamad Irfan Yusuf saat membuka Evaluasi Penguatan Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin Tahun 1447 H/2026 M di Banjarbaru, Kamis (9/7/2026). (Foto: Kemenhaj)

Banjarbaru, Javanusa—Pemerintah mulai mengkaji penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M seiring meningkatnya sejumlah komponen biaya layanan.

Kenaikan nilai tukar dolar AS, harga avtur, hingga tarif layanan di Arab Saudi menjadi faktor utama yang memengaruhi perhitungan biaya haji tahun depan.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf mengatakan penyusunan BPIH 2027 harus dilakukan secara cermat karena berbagai faktor eksternal berubah dengan cepat.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Evaluasi Penguatan Layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Kalimantan Selatan dan Embarkasi Banjarmasin Tahun 1447 H/2026 M di Banjarbaru, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, pemerintah menghadapi tantangan berupa ketidakpastian geopolitik global, fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat, kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur), serta penyesuaian tarif sejumlah layanan di Arab Saudi.

“Ketika kita mulai menghitung BPIH, kondisi berubah cukup cepat. Nilai tukar dolar bergerak, harga avtur meningkat, dan Pemerintah Arab Saudi juga menaikkan beberapa komponen layanan. Ini tentu harus masuk dalam perhitungan penyelenggaraan haji tahun depan,” ujar Menhaj.

Nilai Tukar dan Biaya Layanan Berpengaruh Besar

Irfan Yusuf menjelaskan sebagian besar komponen penyelenggaraan ibadah haji menggunakan mata uang asing. Karena itu, perubahan kurs dan meningkatnya biaya penerbangan memberi dampak langsung terhadap kebutuhan anggaran haji.

Selain transportasi udara, biaya berbagai layanan yang diterima jemaah selama berada di Arab Saudi juga mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyusun kembali perencanaan anggaran agar mutu pelayanan tetap terjaga.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak akan serta-merta membebankan seluruh kenaikan biaya kepada calon jemaah.

“Penyesuaian bukan berarti kita serta-merta membebankan seluruh kenaikan kepada jemaah. Pemerintah tetap berupaya mencari formulasi terbaik agar pelayanan tetap terjaga, sementara biaya yang harus ditanggung jemaah tetap dalam batas yang rasional,” tegasnya.

Baca Juga :  Menhaj dan Dubes Arab Saudi Bahas Kesiapan Haji 2026, Tekankan Stabilitas Demi Kekhusyukan Ibadah
Pemerintah Utamakan Efisiensi Tanpa Mengurangi Layanan

Dalam penyusunan BPIH 2027, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan haji dan kemampuan ekonomi masyarakat. Efisiensi akan difokuskan pada komponen yang masih dapat dioptimalkan.

Namun, menurut Menhaj, langkah efisiensi tidak boleh mengurangi standar keselamatan, kenyamanan, maupun kualitas pelayanan yang menjadi hak setiap jemaah.

“Prinsipnya, kita harus realistis terhadap kenaikan biaya, tetapi tetap berpihak kepada jemaah. Efisiensi akan terus kita lakukan, namun jangan sampai efisiensi tersebut mengurangi layanan dasar dan perlindungan yang menjadi hak jemaah,” katanya.

Evaluasi Haji 2026 Jadi Dasar Penyusunan BPIH Tahun Depan

Lebih lanjut, Irfan Yusuf menyebut evaluasi penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M menjadi pijakan penting dalam menyusun struktur biaya tahun berikutnya. Seluruh komponen pembiayaan akan dikaji secara hati-hati dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada jemaah.

Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan berbagai pos pembiayaan agar kenaikan biaya layanan tidak sepenuhnya dibebankan kepada calon jemaah haji.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan jemaah tetap memperoleh pelayanan yang semakin baik dengan struktur biaya yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita berharap apa yang kita upayakan mendapatkan persetujuan dari DPR,” pungkas Menhaj. (*/red)

Berita Terkait

Pelunasan Haji Sumbar 2027 Baru 26,4 Persen, Kemenhaj Imbau Jemaah Segera Bayar Bipih
Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:20 WIB

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Pemko Prioritaskan Infrastruktur dan Layanan Publik

Jumat, 20 November 2026 - 15:44 WIB

Pastikan Pelaksanaan MTQ ke-42 Pessel Berjalan Lancar, Ketua Panitia Tinjau 12 Venue Perlombaan

Jumat, 20 November 2026 - 14:59 WIB

Tiket Final Fahmil Qur’an dalam Genggaman, Kecamatan Lengayang Siap Bersaing di MTQ ke-42 Pessel

Jumat, 20 November 2026 - 13:31 WIB

MTQ XLII Pessel, Kecamatan Lengayang Perkuat Syiar Al-Qur’an dan Pembinaan Generasi Qurani

Kamis, 19 November 2026 - 20:22 WIB

Pemkab Solok Selatan Salurkan Bantuan Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 20:07 WIB

Walau Diguyur Hujan Gerimis, Antusiasme Warga Hadiri Pembukaan MTQ ke-XLII Pessel Tetap Tinggi

Kamis, 19 November 2026 - 19:17 WIB

Dihadiri Wagub Sumbar, MTQ XLII Pessel Jadi Momentum Menuju Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi 2027

Kamis, 19 November 2026 - 16:23 WIB

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba

Berita Terbaru

Peristiwa

Polres Solok Kota Ungkap Dugaan TPPO, Pria 26 Tahun Ditangkap

Jumat, 20 Nov 2026 - 16:42 WIB