Biaya Haji 2027 Masih Dibahas DPR, Kemenhaj Pastikan Tetap Terjangkau bagi Jemaah

Penulis -

Jumat, 31 Juli 2026 - 20:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Jenderal Kemenhaj RI, Teguh Dwi Nugroho. (Foto: Kemenhaj Sumbar)

Sekretaris Jenderal Kemenhaj RI, Teguh Dwi Nugroho. (Foto: Kemenhaj Sumbar)

Padang, Javanusa—Pemerintah belum menetapkan besaran biaya haji 2027 karena proses pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI masih berlangsung.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan penyusunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap mengutamakan keterjangkauan tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah.

Sekretaris Jenderal Kemenhaj RI, Teguh Dwi Nugroho, mengatakan pemerintah masih mengkaji seluruh komponen pembiayaan sebelum mencapai kesepakatan dengan DPR RI.

Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan apakah biaya haji 2027 akan mengalami kenaikan atau penurunan.

“Untuk biaya haji, saat ini masih kita usulkan kepada Komisi VIII DPR RI. Jadi belum bisa kami sampaikan apakah naik atau turun, karena proses pembahasannya masih berjalan,” ujar Teguh saat menghadiri Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, Persiapan Penyelenggaraan Haji 2027, dan Penyerahan Penghargaan di Asrama Haji Padang, Jumat (31/7/2026).

Menurut Teguh, pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor dalam menyusun biaya haji. Selain kemampuan ekonomi calon jemaah, pemerintah juga memperhitungkan mutu layanan serta keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah Jaga Biaya Tetap Terjangkau

Kemenhaj memastikan kebijakan pembiayaan haji mengikuti arahan pemerintah agar tidak membebani masyarakat. Komitmen tersebut menjadi dasar dalam setiap pembahasan yang berlangsung bersama DPR RI.

“Komitmen Presiden, Menteri Haji dan Umrah, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah adalah bagaimana biaya haji ini tidak memberatkan jemaah,” kata Teguh.

Selain membahas besaran biaya, Kemenhaj terus mengevaluasi berbagai aspek pelayanan. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh jemaah.

Teguh menambahkan, transformasi tata kelola yang sedang dijalankan Kemenhaj difokuskan pada peningkatan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Juga :  Matangkan Persiapan Haji 2026, Kemenhaj Sumbar Perkuat Sinergi Lintas Instansi
Penetapan Kuota Mengacu Aturan Baru

Di sisi lain, penentuan kuota haji tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah juga memperhitungkan daftar tunggu nasional dalam proses penetapan kuota keberangkatan.

“Basis kita sekarang adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan lagi berdasarkan provinsi. Sehingga ke depan masa tunggu diharapkan semakin seragam di seluruh Indonesia,” jelas Teguh.

Ia menjelaskan, sebagian besar calon jemaah yang berangkat pada periode saat ini telah mendaftar sekitar 14 tahun lalu. Karena itu, pengelolaan kuota akan terus mengacu pada sistem yang transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pembahasan bersama DPR RI, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji 2027 mampu menghadirkan keseimbangan antara biaya yang terjangkau, kualitas pelayanan yang semakin baik, dan tata kelola pembiayaan yang lebih akuntabel. (*)

Berita Terkait

Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan
Kemenhaj Blokir Seven Sky View, Diduga Jual Akses Sistem Umrah dan Rugikan Jemaah

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Rabu, 18 November 2026 - 19:03 WIB

Fadly Amran Apresiasi Program IAS Anak Indonesia, Kenalkan Dunia Penerbangan kepada Pelajar

Rabu, 18 November 2026 - 18:15 WIB

Bukan Sekadar Expo! SIVE 2026 Perkuat Kolaborasi Vokasi, Industri dan UMKM, Tuai Apresiasi Kepala BPSDMI

Rabu, 18 November 2026 - 11:21 WIB

25 Orang Pemuda Lubuk Kilangan Ditempa Pelatihan K3 Umum

Selasa, 17 November 2026 - 22:07 WIB

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 November 2026 - 20:35 WIB

Perkuat Budaya Literasi, Dinas Perpustakaan Pessel Gandeng UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selasa, 17 November 2026 - 20:07 WIB

Wali Kota Fadly Amran Resmikan Masjid Al Furqan, Dorong Jadi Pusat Kegiatan Masyarakat

Berita Terbaru