Kemenhaj Matangkan Skenario Biaya Haji 2027, Jaga Keseimbangan Biaya dan Layanan Jemaah

Penulis -

Rabu, 24 Juni 2026 - 14:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi. (Foto: Kemenhaj)

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi. (Foto: Kemenhaj)

Jakarta, Javanusa—Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyusun sejumlah skenario Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.

Dalam proses tersebut, kementerian berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan peningkatan layanan yang diterima jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, mengatakan penyusunan usulan BPIH dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan kementerian.

Langkah ini agar perencanaan yang dihasilkan mampu menjadi dasar kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih komprehensif.

“Draft yang kita diskusikan hari ini merupakan hasil masukan dari seluruh satuan kerja. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan pandangan sehingga usulan yang disusun benar-benar menjadi hasil pembahasan bersama,” kata Jaenal saat rapat pembahasan di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Banyak Faktor Pengaruhi Biaya Haji 2027

Menurut Jaenal, terdapat sejumlah variabel yang memengaruhi penyusunan skenario BPIH 2027. Faktor tersebut mencakup pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi, biaya transportasi udara, akomodasi, konsumsi, transportasi darat, layanan di Armuzna, hingga kebutuhan pelayanan kesehatan.

Karena itu, kementerian terus mengkaji berbagai kemungkinan agar skema pembiayaan yang disusun tetap realistis sekaligus mendukung kualitas pelayanan yang lebih baik bagi jemaah.

Selain komponen biaya, peningkatan layanan juga menjadi perhatian utama. Beberapa program yang masuk dalam pembahasan antara lain optimalisasi layanan pada fase puncak ibadah di Armuzna, penguatan layanan kesehatan, serta perluasan fasilitas fast track.

Jika sebelumnya layanan fast track tersedia di empat lokasi, pemerintah berencana memperluasnya menjadi enam lokasi guna mempercepat proses keberangkatan dan memberikan kenyamanan lebih bagi jemaah.

“Berbagai aspek ini menjadi bagian dari upaya agar skema yang disusun tetap seimbang, baik dari sisi pembiayaan maupun kualitas layanan bagi jemaah haji,” ujar Jaenal.

Baca Juga :  Jelang Puncak Haji 2026, Kemenhaj Pastikan Layanan Jemaah Indonesia di Makkah Optimal
Usulan BPIH Disiapkan untuk Dibahas DPR

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji dan Umrah, Denny Fathurahman, menjelaskan bahwa penyusunan usulan BPIH juga mempertimbangkan kebutuhan operasional penyelenggaraan haji secara menyeluruh.

Menurutnya, berbagai layanan yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan jemaah menjadi bagian penting dalam perhitungan biaya. Di antaranya layanan kesehatan, pelayanan pada puncak ibadah haji, serta penguatan layanan di sejumlah titik pelayanan.

“Berbagai faktor operasional menjadi dasar dalam penyusunan usulan ini agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lebih optimal dan jemaah mendapatkan layanan yang lebih baik,” kata Denny.

Kemenhaj menargetkan usulan resmi BPIH 2027 disampaikan kepada DPR RI pada 30 Juni 2026. Penyampaian tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*/red)

Berita Terkait

Pelunasan Haji Sumbar 2027 Baru 26,4 Persen, Kemenhaj Imbau Jemaah Segera Bayar Bipih
Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:23 WIB

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba

Kamis, 19 November 2026 - 14:38 WIB

Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 14:28 WIB

Kota Padang Masuk Enam Besar Penilaian Kota Sehat Sumbar, Bidik Juara Pertama

Kamis, 19 November 2026 - 14:20 WIB

Wawako Maigus Nasir Buka Seminar Megathrust, Ajak Masyarakat Perkuat Mitigasi Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 12:17 WIB

Jelang MTQ Sumbar 2027, PWI Pessel Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MTQ Kabupaten

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang

Rabu, 18 November 2026 - 20:37 WIB

Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Berita Terbaru