Kemenhaj Periksa 15 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Pelimpahan Nomor Porsi Haji 2026

Penulis -

Minggu, 23 Agustus 2026 - 00:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenhaj dan Kejati Jatim memeriksa 15 saksi terkait dugaan penyalahgunaan pelimpahan nomor porsi haji 2026. (Foto: Kemenhaj)

Kemenhaj dan Kejati Jatim memeriksa 15 saksi terkait dugaan penyalahgunaan pelimpahan nomor porsi haji 2026. (Foto: Kemenhaj)

Surabaya, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa 15 saksi terkait dugaan penyalahgunaan pelimpahan nomor porsi haji 2026. Pemeriksaan berlangsung di Surabaya pada 18–21 Agustus 2026.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penelusuran terhadap 30 pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa hukum tersebut. Dari jumlah itu, 15 saksi lainnya akan menjalani pemeriksaan pada jadwal berikutnya.

Kemenhaj Tegaskan Komitmen terhadap Hukum

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid, menegaskan kementeriannya tidak akan menoleransi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan haji.

“Tidak ada ruang bagi ketidaktaatan terhadap hukum. Setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara serius, objektif, dan berdasarkan bukti. Ini bagian dari komitmen kami menjaga integritas penyelenggaraan haji sekaligus melindungi hak jemaah.”

Harun menjelaskan, pengusutan tidak hanya bertujuan menemukan pihak yang bertanggung jawab. Proses tersebut juga untuk memastikan seluruh fakta dan rangkaian peristiwa dapat terungkap berdasarkan bukti.

Menurutnya, langkah tersebut penting karena pelimpahan nomor porsi berkaitan langsung dengan hak jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pemeriksaan Libatkan Unsur Internal dan Eksternal

Kasubdit Layanan Haji Reguler Anggoro Arif Wicaksono mengatakan, Kemenhaj bekerja bersama Kejati Jawa Timur untuk memeriksa sekaligus memverifikasi berbagai informasi.

“Kami melakukan pemeriksaan dan verifikasi secara kolaboratif untuk menemukan bukti-bukti serta memastikan kebenaran informasi yang diperoleh. Semua pihak yang relevan kami mintai keterangan agar persoalan ini dapat dilihat secara utuh,” kata Anggoro di Kejati Jatim, 20 Agustus 2026.

Pemeriksaan melibatkan pihak dari lingkungan internal dan eksternal Kemenhaj. Dari unsur internal, petugas memeriksa unsur Kemenhaj wilayah serta Kantor Kemenhaj kabupaten/kota.

Sementara itu, unsur eksternal yang diperiksa mencakup KBIHU, Dukcapil, perbankan, rumah sakit, jemaah haji, dan keluarga jemaah.

Baca Juga :  Idgitaf Raih Tiga Piala AMI Awards 2026, Album Berusaha di Bawah Hujan Tembus 409 Juta Streams

Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan membantu penyidik memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai dugaan penyalahgunaan pelimpahan nomor porsi haji 2026.

15 Saksi Lain Menunggu Jadwal Pemeriksaan

Anggoro mengatakan Kemenhaj masih akan memanggil 15 saksi lainnya. Jadwal pemeriksaan akan ditentukan setelah proses koordinasi lebih lanjut.

Seluruh keterangan yang terkumpul nantinya menjadi bahan laporan kepada pimpinan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan langkah selanjutnya dalam penanganan perkara.

“Setelah seluruh proses pemeriksaan dan verifikasi selesai, hasilnya akan kami laporkan kepada pimpinan. Apabila ditemukan pelanggaran, tindak lanjutnya dapat berupa sanksi administratif maupun proses pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kemenhaj memastikan proses penelusuran berjalan secara profesional, objektif, dan berbasis bukti. Kementerian juga memberikan ruang kepada pihak terkait untuk menyampaikan keterangan secara proporsional.

Pelimpahan Nomor Porsi Menyangkut Hak Jemaah

Bagi Kemenhaj, pelimpahan nomor porsi haji bukan sekadar persoalan administratif. Proses tersebut berkaitan dengan hak jemaah serta amanah yang harus dijaga.

“Kepercayaan jemaah adalah amanah. Karena itu, ketika ada dugaan penyimpangan, negara harus hadir untuk memastikan persoalan tersebut terang dan ditangani sesuai hukum,” tegas Harun. (*)

Berita Terkait

Pelunasan Haji Sumbar 2027 Baru 26,4 Persen, Kemenhaj Imbau Jemaah Segera Bayar Bipih
Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:57 WIB

Polres Pessel Bongkar Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi Online, Seorang Pria Ditangkap

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Rabu, 18 November 2026 - 20:56 WIB

Banjir Dharmasraya Rendam 272 Rumah dan 930 Jiwa Terdampak, Bupati Annisa Instruksikan OPD Bergerak Cepat

Rabu, 18 November 2026 - 19:33 WIB

Cuaca Ekstrem Landa Padang, 8 Pohon Tumbang Timpa Rumah dan Hambat Akses Jalan

Rabu, 18 November 2026 - 14:52 WIB

Pohon Tumbang Timpa Rumah di Padang Selatan, Dua Warga Luka dan Kerugian Rp30 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 14:44 WIB

Pelajar 17 Tahun Tewas Terlindas Mobil Usai Tabrakan Motor di Lubuk Alung–Pariaman

Berita Terbaru