Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong percepatan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah agar semakin banyak produk serta pelaku usaha nasional masuk ke dalam rantai pasok layanan jamaah.
Langkah tersebut dinilai mampu mengoptimalkan potensi ekonomi sektor haji dan umrah yang diperkirakan mencapai Rp194 triliun setiap tahun.
Komitmen tersebut menjadi agenda utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang berlangsung di Jakarta, Selasa (23/6).
Forum ini mempertemukan berbagai kementerian, lembaga pemerintah, dan mitra strategis untuk menyusun langkah konkret memperkuat ekosistem ekonomi nasional berbasis penyelenggaraan haji dan umrah.
Beragam sektor menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari pangan, logistik, investasi, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Seluruh strategi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperluas keterlibatan pelaku usaha Indonesia.
Direktur Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Tri Hidayatno, mengatakan sektor haji dan umrah menyimpan peluang ekonomi yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Potensi ekonomi haji dan umrah merupakan peluang strategis yang harus dioptimalkan bersama. Melalui pengembangan ekosistem yang terintegrasi, kami ingin memastikan semakin banyak produk, layanan, dan pelaku usaha Indonesia menjadi bagian dari rantai nilai haji dan umrah. Sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Tri.
Menurutnya, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah membutuhkan sinergi antara regulator, pengelola investasi, mitra internasional, serta dunia usaha.
Kolaborasi tersebut penting agar berbagai peluang ekonomi yang muncul dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Ia menambahkan, pemerintah juga terus mendukung berbagai program strategis, termasuk pengembangan Kampung Haji sebagai bagian dari penguatan ekosistem tersebut.
Produk Pangan Indonesia Berpeluang Masuk Pasar Arab Saudi
Dalam forum itu, pemerintah juga menyoroti peluang peningkatan penggunaan produk pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia di Arab Saudi.
Komoditas seperti beras premium dan hasil perikanan dinilai memiliki prospek besar menjadi bagian dari rantai pasok konsumsi jamaah.
Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Yosi, menyebut kebutuhan beras premium di Arab Saudi membuka kesempatan baru bagi sektor pertanian Indonesia untuk memperluas pasar ekspor.
“Kebutuhan beras premium di Arab Saudi merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Dengan kolaborasi yang kuat dan dukungan investasi, produk pangan Indonesia memiliki peluang menjadi bagian dari rantai pasok haji dan umrah secara berkelanjutan,” jelasnya.
Logistik, Investasi, dan UMKM Jadi Fokus Pengembangan
Selain sektor pangan, peserta FGD juga membahas pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB). Guna memperkuat sistem distribusi kebutuhan jamaah, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.
Pembahasan turut mencakup peningkatan standar keamanan pangan, penguatan investasi, perluasan kemitraan UMKM. Serta pengelolaan Dana Abadi Umat (DAM) haji sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor, memperluas kerja sama dengan mitra di Arab Saudi. Serta mempercepat penyusunan mekanisme dan peta jalan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Melalui langkah tersebut, Kemenhaj berharap semakin banyak produk dan pelaku usaha Indonesia mampu menembus rantai pasok haji dan umrah. Sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (*/red)
