Jakarta, Javanusa—Menjelang musim haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat peran strategisnya. Kemenhaj fokus mencegah praktik haji ilegal melalui sinergi lintas kementerian.
Kerja sama ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenhaj sebagai langkah strategis penyelarasan pengawasan.
Pemerintah memastikan seluruh jemaah berangkat melalui prosedur resmi. Di sisi lain, upaya ini juga melindungi jemaah dari praktik ilegal.
Pengawasan Ketat hingga Bandara
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, menegaskan pengawasan dilakukan menyeluruh. Selain pusat, pengawasan juga menjangkau daerah secara aktif.
“Kami di Kemenhaj juga melakukan pengawasan di bandara,” ujar Abdullah di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia menambahkan, petugas memastikan tidak ada jemaah berangkat secara ilegal. Selanjutnya, Kemenhaj memperkuat langkah deteksi dini di berbagai daerah.
Langkah ini menjadi bagian komitmen menekan penipuan dan pelanggaran haji dan umrah.
Pentingnya Kolaborasi dan Pertukaran Data
Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Achmad Gunawan, menekankan kolaborasi lintas sektor. Terutama, kolaborasi diperlukan dalam pertukaran data antarinstansi.
“Kami akan mengikuti tim satgas Kemenko,” kata Gunawan. Menurutnya, kekuatan akan terbatas jika bekerja sendiri.
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, menyoroti pentingnya sinergi. Menurutnya, sinergi menjadi kunci menutup celah keberangkatan ilegal.
“Jika satu jemaah membayar sekitar 100 juta, nilainya bisa ratusan miliar,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengingatkan potensi penyalahgunaan visa. Misalnya, visa pekerja digunakan untuk kepentingan haji atau umrah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan risiko bagi jemaah ilegal. Mereka bisa tertangkap dan menerima sanksi denda atau larangan bepergian lama.
Achmad menegaskan pentingnya pembentukan tim gabungan lintas kementerian. Tim ini bertujuan memperkuat langkah preventif secara sistematis. Selain itu, langkah tersebut mencakup tahap persiapan hingga keberangkatan jemaah.
Kemenhaj memandang sinergi ini sebagai langkah strategis nasional. Pemerintah ingin memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan tertib dan aman.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal optimalisasi pengawasan,” tutupnya. (*/red)
