Jakarta, Javanusa—Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan pembangunan rusun subsidi 2026 sebagai prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hal ini dalam forum Nusantara Economic Outlook 2026, Rabu (4/2/2026).
Dalam forum bertema “Enhancing National Resilience, Sustainable Growth”, Ara menekankan bahwa hunian layak dan terjangkau menjadi fondasi stabilitas sosial sekaligus produktivitas masyarakat.
“Perumahan bukan hanya soal bangunan, tetapi menyangkut kualitas hidup, keadilan sosial, dan daya saing bangsa,” ujar Menteri Ara.
Menteri Ara menegaskan, program prioritas Kementerian PKP tahun ini adalah pembangunan rusun subsidi, khususnya di kawasan perkotaan dan industri. Salah satu lokasi utama adalah Meikarta, Kabupaten Bekasi.
Lahan rusun subsidi di Meikarta telah clean and clear secara hukum, hasil koordinasi dengan KPK dan Gubernur Jawa Barat. Hal ini memastikan pembangunan dapat berjalan cepat dan aman.
“Fokus kami adalah aksi nyata. Rusun subsidi Meikarta siap mendukung produktivitas tenaga kerja sekaligus menekan biaya hidup masyarakat,” tambah Ara.
Model Hunian Vertikal Terjangkau
Rusun subsidi Meikarta dirancang sebagai hunian vertikal terintegrasi dengan kawasan industri. Model ini menjawab kebutuhan pekerja, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dengan hunian yang layak, produktivitas tenaga kerja meningkat dan biaya hidup warga lebih terkontrol. Menteri Ara menegaskan, program ini bagian dari strategi besar untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Melalui partisipasinya dalam Nusantara Economic Outlook 2026, Kementerian PKP menekankan komitmen bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah menyediakan hunian layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Program rusun subsidi di Meikarta menjadi contoh nyata bagaimana hunian publik dapat mendorong produktivitas, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi. (*/red)
