Jakarta, Javanusa—Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta jajaran Kementerian Sosial mempercepat penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan program tersebut harus tepat sasaran bagi anak-anak yang paling membutuhkan akses pendidikan.
Hingga kini, proses penjangkauan mencapai 12.676 calon siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Jumlah itu terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA.
Pemerintah menargetkan penerimaan 32.640 siswa baru tahun ini. Sementara itu, sebanyak 14.936 siswa telah belajar di 166 Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi.
“Tolong dipercepat tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa harus mencakup SD, SMP, SMA. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa langsung turun bersama Pak Bupati,” kata Gus Ipul saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Rapat tersebut diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, kepala sentra dan balai se-Indonesia melalui Zoom, serta jajaran Eselon I dan II, kepala biro, staf khusus menteri, dan tenaga ahli menteri secara langsung.
Penjaringan Siswa Masih Berlangsung
Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal mengatakan proses penjaringan calon siswa masih berlangsung hingga menjelang tahun ajaran baru.
Menurutnya, pemerintah menargetkan program Sekolah Rakyat mampu menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Selama ini, kelompok tersebut masih kesulitan memperoleh akses pendidikan yang layak.
Selain membahas penjangkauan siswa, rapat juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menilai proses pengadaan perlu dibenahi sejak tahap perencanaan. Langkah itu penting agar tidak memunculkan persoalan pada tahap pelaksanaan.
“Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target, tetapi praktiknya sering kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,” ujarnya.
Evaluasi Pengadaan dan Administrasi
Gus Ipul menyoroti sejumlah persoalan dalam proses pengadaan. Persoalan itu meliputi minimnya pertimbangan dalam perencanaan pagu anggaran, keterlambatan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang belum matang.
Ia juga menilai administrasi pengadaan masih belum tertib. Karena itu, Gus Ipul meminta tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional dan selaras dengan struktur jabatan. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat pengawasan internal.
“Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja harus sistemik, bukan personal,” tegasnya.
Dalam rapat itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico memaparkan hasil evaluasi pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat.
Menurut Robben, sejumlah item kebutuhan akan disesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan waktu penggunaannya.
Robben menjelaskan pengadaan pemerintah wajib menggunakan e-katalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 50 ayat (5). Karena itu, instansi pemerintah tidak dapat melakukan pengadaan melalui platform e-commerce umum.
“Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, karena pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP,” jelas Robben.
Ia menambahkan harga barang di e-katalog dibentuk melalui mekanisme kurasi LKPP. Mekanisme itu mempertimbangkan penggunaan produk dalam negeri, keterlibatan UMKM, dan pajak.
Kemensos Ingatkan Pencegahan Korupsi
Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap proses pengadaan.
“Jangan menyepelekan hal-hal kecil terkait administrasi, karena dari situ bisa membuka peluang masalah yang lebih besar,” kata Dody.
Menutup arahannya, Gus Ipul meminta seluruh jajaran menjaga program Sekolah Rakyat dari praktik korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya.
“Jangan sampai Sekolah Rakyat dinodai praktik-praktik korupsi. Kita jaga bersama-sama,” tegasnya. (*/red)
