Jakarta, Javanusa—Pemerintah terus mempercepat upaya mencapai ketahanan dan swasembada energi di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional serta dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas pasokan dunia.
Langkah tersebut dilakukan melalui percepatan eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas bumi (migas) guna mendukung target produksi nasional sebesar 900 ribu hingga 1 juta barel minyak per hari pada 2029.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang investasi lebih luas melalui penawaran lelang sejumlah Wilayah Kerja (WK) Migas potensial.
Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi peningkatan cadangan dan produksi migas nasional secara berkelanjutan.
“Ini saya buka secara umum, siapa saja boleh (ikut). Tidak perlu nego-nego di belakang meja. Yang penting kalian punya teknologi, kalian punya uang, kalian punya keseriusan. Silahkan mengelola hasil yang ada untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara,” ujar Bahlil saat membuka acara Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition 2026 di Tangerang, Rabu (20/5).
Pemerintah Identifikasi 118 WK Migas Potensial
Hingga Mei 2026, Kementerian ESDM mengidentifikasi 118 Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi potensial. Sebanyak 43 wilayah masih berada pada tahap studi bersama. Selain itu, 50 wilayah masuk tahap penawaran studi dan akuisisi data baru.
Sementara itu, pemerintah telah menandatangani 25 wilayah kerja, termasuk delapan WK hasil lelang 2025 yang kontraknya disaksikan langsung oleh Menteri ESDM.
Kedelapan WK tersebut meliputi Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena.
Rincian Delapan WK Migas Hasil Lelang
WK Gagah berlokasi di onshore Sumatera Selatan. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya sebesar 173 juta barel minyak dan 1,1 TCF gas. Nilai komitmen pastinya mencapai USD4,25 juta dengan bonus tanda tangan USD300 ribu.
WK Bintuni berada di wilayah onshore dan offshore Papua Barat. Potensi sumber dayanya mencapai 2,1 TCF gas, dengan komitmen pasti USD16,55 juta dan bonus tanda tangan USD1,25 juta.
WK Karunia terletak di onshore dan offshore Sumatera Utara serta Riau. Wilayah ini menyimpan potensi 82 juta barel minyak dan 0,13 TCF gas. Nilai komitmen pastinya sebesar USD9,9 juta dengan bonus tanda tangan USD300 ribu.
WK Drawa berada di offshore Papua Barat dan Papua Barat Daya. Potensi sumber dayanya mencapai 0,36 TCF gas dengan komitmen pasti USD6,45 juta dan bonus tanda tangan USD200 ribu.
WK Jalu yang berada di offshore Laut Andaman memiliki potensi 2,9 TCF gas. Pemerintah mencatat nilai komitmen pasti sebesar USD6,6 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.
WK Southwest Andaman juga berada di offshore Laut Andaman. Wilayah ini memiliki potensi 3 TCF gas dengan komitmen pasti USD8,2 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.
WK Barong yang berlokasi di offshore Jawa Timur dan Sulawesi Selatan memiliki potensi 2,9 TCF gas. Nilai komitmen pastinya mencapai USD2,5 juta dengan bonus tanda tangan USD200 ribu.
Sementara itu, WK Nawasena berada di wilayah onshore dan offshore Jawa Timur. Potensi sumber dayanya mencapai 1,3 TCF gas dengan komitmen pasti USD3,5 juta dan bonus tanda tangan USD300 ribu.
Secara keseluruhan, delapan WK tersebut mencatat total komitmen pasti sebesar USD57,95 juta dan bonus tanda tangan USD3,15 juta. Pemerintah juga memperkirakan total sumber dayanya mencapai 255 juta barel minyak dan 13,79 TCF gas.
Pemerintah Dorong Investor dan Pengusaha Daerah
Menurut Bahlil, penandatanganan delapan WK itu menunjukkan tingginya minat investor terhadap potensi migas Indonesia.
Ia menilai investasi tersebut dapat menjadi katalis untuk menemukan cadangan baru, meningkatkan produksi nasional, menambah penerimaan negara, dan membuka lapangan kerja.
Karena itu, Bahlil mendorong pengusaha migas daerah memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi kontraktor di wilayah masing-masing. Namun, ia menegaskan para pengusaha harus memiliki kompetensi dan kemampuan di bidang migas.
“Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional,” katanya.
Bahlil Minta KKKS Permudah Investasi Hulu Migas
Bahlil juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Kolaborasi itu diperlukan agar seluruh kesepakatan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga proyek dapat selesai tepat waktu.
Ia meminta seluruh pihak tidak memperlambat proses investasi di sektor hulu migas. Menurutnya, industri hulu migas memiliki risiko besar sehingga pemerintah harus memberi kemudahan bagi investor yang telah memenuhi aturan.
“Saya minta jangan lagi diperlambat investor di KKKS. Di hulu migas ini resikonya besar, jangan dipersulit, harus dipermudah. Tapi kalau pengusahanya sudah kita bantu, sudah sesuai aturan, tapi dia dalam implementasinya masih aneh-aneh, artinya perlu diluruskan,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah terus mendorong swasembada energi melalui percepatan investasi hulu migas, penyederhanaan regulasi, reaktivasi sumur idle, hingga penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). (*/red)
