Jakarta, Javanusa—Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru di DPR RI. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, jumlah dukungan tersebut telah memenuhi persyaratan minimal pengajuan HMP. Pimpinan DPR selanjutnya akan membawa usulan itu ke Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Saan menyampaikan informasi tersebut setelah pimpinan DPR merampungkan rekapitulasi dokumen dukungan. Ia memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan.
Delapan Fraksi Berikan Dukungan
Dukungan terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat datang dari delapan fraksi di DPR RI. Fraksi PKS mencatat jumlah penandatangan terbanyak dengan 28 anggota.
Berikut rincian dukungan berdasarkan fraksi:
-
- PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Partai Golkar: 11 anggota.
- Partai Gerindra: 11 anggota.
- Partai NasDem: 19 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- PKS: 28 anggota.
- PAN: 1 anggota.
- Partai Demokrat: 18 anggota.
Saan menegaskan, jumlah tersebut telah melampaui batas minimal pengajuan HMP. Ketentuan mensyaratkan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Usulan HMP Masuk Agenda Paripurna DPR
Setelah menerima dokumen dukungan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan melalui mekanisme internal kelembagaan. Tahap berikutnya mencakup rapat pimpinan dan pembahasan melalui Badan Musyawarah (Bamus).
Saan menjelaskan bahwa proses tersebut menjadi bagian dari prosedur sebelum DPR mengambil langkah selanjutnya.
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelas Saan.
Berdasarkan agenda Rapat Paripurna yang diterima Parlementaria, DPR menjadwalkan pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Selain agenda tersebut, paripurna juga akan membahas pengesahan RUU Pembentukan UU menjadi RUU inisiatif DPR serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.
Substansi Usulan Mengacu pada UU MD3
Usulan Hak Menyatakan Pendapat ini berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saan menyebut para anggota pengusul merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mengatur kewenangan DPR untuk menyampaikan pendapat terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Aturan itu juga mencakup dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan tiga hak kepada DPR. Ketiganya meliputi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
UU MD3 serta Tata Tertib DPR mengatur lebih lanjut mekanisme penggunaan ketiga hak tersebut.
Proses Selanjutnya Mengikuti Mekanisme DPR
Saan menegaskan bahwa pimpinan DPR akan memproses usulan tersebut sesuai ketentuan dan tahapan kelembagaan. Pengumuman dalam rapat paripurna menjadi bagian dari proses awal tindak lanjut pengajuan hak anggota DPR.
Adapun substansi terkait polemik ijazah Gibran merupakan materi dan pendapat yang disampaikan para anggota pengusul. DPR akan menjalankan tahapan berikutnya berdasarkan mekanisme penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang berlaku. (*)
