Pessel, Javanusa—Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional melalui penguatan transformasi digital pemerintahan.
Keberhasilan meraih indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,63 dari skala maksimal 5 pada 2026, mengantarkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pessel masuk nominasi calon mentor program Sister City Pemerintahan Digital yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI.
Capaian tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Pessel dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Bahkan, Diskominfo Pessel menjadi salah satu dari 13 kabupaten di Indonesia yang mendapat undangan bersama tujuh kota lainnya untuk mengikuti pembahasan awal program kerja sama dan pendampingan pemerintahan digital antardaerah tersebut.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Pessel, Syafrudin, SH, MSi, mengatakan, undangan dari Kementerian Komdigi tersebut merupakan kesempatan besar bagi Pessel untuk menunjukkan perkembangan penerapan pemerintahan berbasis elektronik yang telah dibangun selama ini.
“Daerah yang memiliki indeks SPBE tinggi menjadi kandidat untuk dipertimbangkan sebagai mentor dalam program Sister City Pemerintahan Digital. Sebanyak 13 kabupaten dan tujuh kota di Indonesia diundang untuk membahas gagasan program tersebut,” ungkap Syafrudin, Sabtu (14/11).
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk mendorong pemerataan kemampuan pemerintahan digital melalui kerja sama antar daerah. Daerah yang memiliki pengalaman dan capaian baik, nantinya berpeluang membagikan pengetahuan, inovasi, serta praktik terbaik kepada daerah lain yang masih membutuhkan penguatan sistem digital.

Ia menilai, peluang tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Diskominfo, tetapi juga membuka kesempatan bagi Pessel untuk mengambil bagian dalam pengembangan ekosistem pemerintahan digital secara nasional.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Pessel, Wendi, ketika dihubungi Minggu (15/11) menjelaskan bahwa masuknya Pessel dalam nominasi calon mentor tidak terlepas dari capaian indeks SPBE yang berhasil diraih pada 2026, yakni 4,63 dari skala maksimal 5.
“Alhamdulillah, pada 2026 indeks SPBE Pessel mencapai 4,63 dari skala 5. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh tim dalam membangun dan memperkuat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ujar Wendi.
Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut bukanlah hasil pekerjaan yang dilakukan dalam waktu singkat. Capaian itu merupakan buah dari konsistensi, ketekunan, dan kerja sama tim Diskominfo dalam memenuhi berbagai aspek penerapan SPBE, mulai dari pengembangan sistem hingga penyusunan dan pelaporan bukti dukung atau eviden penilaian.
Menurutnya, setiap tahapan membutuhkan ketelitian agar seluruh dokumen dan bukti penerapan sistem digital yang dilaporkan benar-benar menggambarkan kondisi pelaksanaan pemerintahan elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pessel.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari ketekunan tim dalam menyusun dan melaporkan eviden SPBE. Seluruh proses membutuhkan kerja sama, koordinasi, serta komitmen agar apa yang dilaporkan sesuai dengan penerapan di lapangan,” jelasnya.

Lebih jauh, Wendi menegaskan Diskominfo Pessel tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka indeks atau pemenuhan dokumen penilaian. Pihaknya juga terus mendorong pemanfaatan berbagai aplikasi pemerintahan agar benar-benar mendukung kelancaran administrasi, koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD), serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pessel termasuk daerah yang terus mendorong penerapan berbagai aplikasi, baik aplikasi umum maupun aplikasi khusus. Harapannya, seluruh inovasi digital tersebut dapat memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.
Ia mengatakan, apabila nantinya ditetapkan sebagai mentor, Diskominfo Pessel berpeluang memperoleh tanggung jawab lebih luas, yakni berbagi pengalaman dan mendampingi sejumlah pemerintah kabupaten/kota yang menjadi mentee atau daerah binaan.
Bahkan, menurut Wendi, cakupan pendampingan tersebut berpotensi mencapai 20 hingga 30 kabupaten. Kesempatan itu tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pessel untuk memperkenalkan praktik baik dalam pengelolaan pemerintahan digital kepada daerah lain di Indonesia.
“Bisa saja nantinya Diskominfo Pessel menjadi mentor bagi 20 sampai 30 kabupaten yang berstatus sebagai mentee. Namun, tentu masih ada tahapan dan proses yang harus dilalui sebelum penetapan tersebut,” tuturnya.
Wendi menambahkan, Kementerian Komdigi selanjutnya merencanakan presentasi bagi 20 kabupaten/kota yang memiliki capaian indeks SPBE tinggi. Tahapan tersebut diperlukan untuk melihat secara lebih mendalam kemampuan setiap daerah dalam menerapkan sistem pemerintahan digital.

Ia menyebutkan, penilaian tidak cukup hanya berdasarkan tingginya angka indeks atau kelengkapan dokumen administrasi. Kementerian juga akan memastikan setiap domain SPBE yang dilaporkan benar-benar diterapkan dan berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kementerian ingin memastikan seluruh domain SPBE benar-benar terimplementasi dengan baik dan praktiknya bisa diterapkan oleh kabupaten/kota lainnya di Indonesia,” pungkasnya.
Capaian tersebut juga mendapat apresiasi dari Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni. Menurutnya, keberhasilan Diskominfo masuk nominasi calon mentor pemerintahan digital merupakan kemajuan positif dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Saya mengapresiasi kerja keras Kepala Dinas Kominfo beserta seluruh jajaran yang telah menunjukkan hasil positif dalam pengembangan pemerintahan digital. Capaian ini patut dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan salah satu,l dari upaya kita membangun pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya, Minggu (15/11).
Ia juga mendorong seluruh kepala OPD di jajarannya termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan inovasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sebab, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan kontribusi, kreativitas, dan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan.
Menurut Hendrajoni, pengembangan teknologi informasi harus menjadi bagian dari upaya pembenahan birokrasi, bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman. Setiap perangkat daerah perlu memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan pelayanan dan bidang kerjanya sehingga penyelenggaraan pemerintahan semakin cepat, tepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ke depan, Pemkab Pessel diharapkan terus memperkuat integrasi aplikasi, kualitas sumber daya manusia, keamanan informasi, pengelolaan data, serta keterpaduan pelayanan digital. Upaya tersebut penting dilakukan agar transformasi digital tidak berhenti pada pencapaian indeks, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata dalam pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik.
Melalui peluang program Sister City Pemerintahan Digital, Pessel juga diharapkan dapat memperluas jejaring kerja sama antar daerah, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengembangkan inovasi berbasis teknologi.
“Dengan demikian, capaian yang telah diraih dapat menjadi pijakan untuk membangun pemerintahan digital yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Pessel sebagai daerah yang aktif berkontribusi dalam kemajuan tata kelola pemerintahan di Indonesia,” tutupnya. (naurah/webtorial)






