Antrean Faktual Haji Kini 14 Tahun, Pemerintah Validasi 5,7 Juta Data Jemaah

Penulis -

Rabu, 30 September 2026 - 12:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (28/9/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (28/9/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, Javanusa—Pemerintah menyebut masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia kini rata-rata mencapai 14 tahun setelah melakukan validasi jutaan data jemaah.

Angka tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam upaya pemerintah memangkas antrean haji yang sebelumnya tercatat jauh lebih panjang.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan perkembangan itu setelah mendampingi Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah melaporkan perkembangan penyelenggaraan haji kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/09/2026).

Presiden Prabowo Dorong Antrean Haji Dipangkas

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap masa tunggu keberangkatan jemaah haji.

Dahnil mengatakan, Presiden mendukung langkah Kementerian Haji dan Umrah untuk mencari formula yang dapat memperpendek antrean haji di berbagai daerah.

“Presiden menyampaikan bahwasannya langkah Kementerian Haji untuk memperpendek antrean, itu beliau dukung penuh dan terus mencari formula,” ujar Dahnil dalam keterangannya kepada awak media.

Menurut Dahnil, pemerintah sebelumnya menghadapi antrean terlama hingga 49 tahun. Presiden kemudian meminta kementerian mencari solusi agar masa tunggu tersebut dapat ditekan.

Formula Penghitungan Antrean Diubah

Kementerian Haji dan Umrah kemudian melakukan perubahan terhadap formula penghitungan antrean. Hasil awal perubahan tersebut menunjukkan rata-rata masa tunggu haji secara nasional berada di angka 26 tahun.

Namun, angka itu masih dinilai terlalu panjang sehingga pemerintah melanjutkan pembenahan.

“Alhamdulillah kemudian tahun lalu kami ubah formulasinya, dan kita temukan rata-rata antrean di seluruh Indonesia 26 tahun. Tapi tahun lalu Presiden juga menyatakan itu masih lama,” kata Dahnil.

Langkah berikutnya berfokus pada pemeriksaan dan validasi data jemaah haji yang menjadi dasar penghitungan antrean.

5,7 Juta Data Jemaah Divalidasi

Kementerian Haji dan Umrah memeriksa 5,7 juta data jemaah yang tercatat dalam sistem. Dari proses tersebut, pemerintah menemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan tidak valid.

Baca Juga :  PPIH Embarkasi Padang Pastikan Persiapan Haji Sudah 99 Persen

Dahnil mengatakan proses validasi melibatkan Menteri Haji dan Umrah, dirinya, serta seluruh tim kementerian.

“Akhirnya Pak Menteri, saya, dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid,” ujarnya.

Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari pembenahan penghitungan masa tunggu keberangkatan jemaah.

Masa Tunggu Haji Kini Rata-rata 14 Tahun

Setelah pemerintah melakukan validasi data dan menghitung kembali antrean secara faktual, masa tunggu jemaah yang berangkat tahun ini disebut rata-rata mencapai 14 tahun.

Angka tersebut menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan angka antrean sebelumnya yang mencapai rata-rata 26 tahun.

“Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid 400 ribuan itu,” tutur Dahnil.

Pemerintah selanjutnya akan meneruskan pembenahan data serta tata kelola penyelenggaraan haji. Langkah tersebut diharapkan membuat informasi masa tunggu lebih akurat dan memberikan kepastian keberangkatan yang lebih baik bagi calon jemaah. (*/BPMI Setpres)

Berita Terkait

Pelunasan Haji Sumbar 2027 Baru 26,4 Persen, Kemenhaj Imbau Jemaah Segera Bayar Bipih
Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Ini Sebaran Lokasinya

Kamis, 19 November 2026 - 11:37 WIB

Jembatan Sinandang Pagaruyung Terban Akibat Hujan Deras, Pengendara Diminta Waspada

Kamis, 19 November 2026 - 09:57 WIB

Polres Pessel Bongkar Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi Online, Seorang Pria Ditangkap

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

4 Batang Emas Senilai Rp10 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Berita Terbaru