Cegah Haji Ilegal 2026, Kemenhaj Bentuk Satgas dan Gagalkan 42 Calon Jemaah

Penulis -

Sabtu, 2 Mei 2026 - 17:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat langkah pencegahan praktik haji nonprosedural atau ilegal.

Upaya ini dilakukan demi menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Kepala Biro Humas Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, menegaskan pemerintah mendukung kampanye Pemerintah Arab Saudi bertajuk “Tidak Ada Haji Tanpa Izin”. Kampanye ini bertujuan memastikan seluruh jemaah menjalankan ibadah sesuai ketentuan resmi.

Hasan menyatakan ibadah haji harus melalui jalur resmi dengan menggunakan visa haji.

Ia menilai langkah ini penting agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan aman, serta menghindari risiko hukum bagi jemaah.

“Kami mendukung penuh kampanye Pemerintah Arab Saudi, Tidak Ada Haji Tanpa Izin. Haji harus melalui jalur resmi agar ibadah berjalan tertib dan aman,” ujar Hasan di Media Center Haji Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Satgas Haji Ilegal Diperkuat

Kemenhaj bersama Polri serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal.

Tim ini bertugas memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik haji nonprosedural.

Satgas menjalankan pencegahan sejak tahap awal keberangkatan. Mereka juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat serta menangani kasus pidana terkait haji ilegal.

Puluhan Calon Jemaah Digagalkan

Petugas Imigrasi RI menggagalkan keberangkatan 42 calon jemaah haji nonprosedural dalam periode 18 April hingga 1 Mei 2026. Langkah ini menunjukkan pengawasan semakin ketat menjelang musim haji.

Hasan menegaskan penggunaan visa non-haji untuk berhaji melanggar ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Jenis visa tersebut meliputi visa kerja, ziarah, kunjungan, maupun transit.

Ancaman Sanksi Berat

Pelanggaran aturan haji membawa konsekuensi serius bagi jemaah. Sanksi mencakup penolakan masuk ke Makkah serta kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Selain itu, pelanggar dapat dikenai denda, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Penegakan hukum juga menyasar pihak yang mengorganisir atau memfasilitasi haji ilegal.

Baca Juga :  253 CJH Bukittinggi Kloter 7 Berangkat ke Embarkasi Padang, Wali Kota Titip Pesan Penting
Imbauan untuk Masyarakat

Kemenhaj mengimbau masyarakat agar tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Hasan meminta masyarakat segera melapor kepada kepolisian jika menemukan praktik tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre secara ilegal. Laporkan kepada kepolisian jika ada pihak yang menawarkan atau mengorganisirnya,” tegas Hasan. (*/red)

Berita Terkait

Pelunasan Haji Sumbar 2027 Baru 26,4 Persen, Kemenhaj Imbau Jemaah Segera Bayar Bipih
Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:07 WIB

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar dan Telusuri Transaksi Rp2,9 Triliun

Kamis, 19 November 2026 - 12:01 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Ini Sebaran Lokasinya

Kamis, 19 November 2026 - 11:37 WIB

Jembatan Sinandang Pagaruyung Terban Akibat Hujan Deras, Pengendara Diminta Waspada

Kamis, 19 November 2026 - 09:57 WIB

Polres Pessel Bongkar Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi Online, Seorang Pria Ditangkap

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

4 Batang Emas Senilai Rp10 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

Kamis, 19 November 2026 - 07:45 WIB

Polda Sumbar Ungkap 1.981 Kasus Narkoba, Sita 1,6 Ton Ganja dan 99 Kg Sabu

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Berita Terbaru